GW INVESTIGASI ID Halmahera Selatan – Aksi demonstrasi yang berlangsung di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kembali diwarnai insiden memalukan. Massa aksi yang seharusnya menyampaikan aspirasi secara damai justru harus berhadapan dengan tindakan represif aparat kepolisian. Sejumlah peserta aksi mengalami luka-luka, bahkan ada yang harus mendapat perawatan serius akibat tindak kekerasan aparat di lapangan.
Insiden ini sontak menyulut kemarahan publik. Tudingan keras pun diarahkan kepada Kapolres Halsel yang dinilai gagal total dalam membina dan mengendalikan bawahannya. Bagi massa aksi, kericuhan yang terjadi bukan sekadar kesalahan teknis di lapangan, melainkan bukti nyata gagalnya kepemimpinan seorang Kapolres.
“Seorang pemimpin tidak hanya duduk di kursi jabatan, tapi harus mampu mengendalikan bawahannya. Jika sampai ada rakyat yang dipukuli, apalagi mahasiswa, maka itu bentuk kegagalan mutlak Kapolres Halsel,” teriak salah satu orator aksi dengan nada geram.
Massa aksi menegaskan bahwa institusi kepolisian seharusnya berdiri sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Namun dalam kenyataan di lapangan, rakyat justru diperlakukan seperti musuh. “Kami datang dengan suara rakyat, bukan dengan senjata. Tapi yang kami terima justru pukulan. Ini jelas pelecehan terhadap demokrasi,” tambah seorang peserta aksi yang mengalami luka di bagian kepala.
Desakan pencopotan Kapolres Halsel kini semakin menguat. Bagi massa aksi, tidak ada alasan untuk mempertahankan sosok yang dinilai tidak mampu menjaga marwah kepolisian. Mereka mendesak Kapolda Maluku Utara hingga Mabes Polri untuk segera mengambil langkah tegas agar kepercayaan publik terhadap kepolisian tidak semakin runtuh.
“Kami tegaskan, jika Kapolres Halsel tidak segera dicopot, maka gelombang aksi ini tidak akan berhenti. Kami akan terus turun ke jalan, karena rakyat tidak bisa lagi dipimpin oleh seorang yang gagal,” ujar salah seorang koordinator lapangan.
Kritik juga datang dari tokoh masyarakat yang menilai kegagalan Kapolres bukan sekadar persoalan teknis, melainkan krisis kepemimpinan. “Kepolisian itu bukan organisasi kecil. Jika seorang Kapolres tidak mampu mengendalikan bawahannya, itu artinya ia sudah gagal menjalankan tanggung jawab. Lebih baik mundur sebelum rakyat yang memaksanya turun,” ungkap seorang tokoh masyarakat Halsel.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Polres Halsel belum mengeluarkan keterangan resmi terkait jatuhnya korban luka. Namun tekanan publik semakin deras, dan nama Kapolres Halsel kini berada dalam sorotan tajam. Tuntutan pencopotannya tidak lagi sekadar suara jalanan, melainkan sudah menjadi desakan moral masyarakat luas yang menginginkan perubahan nyata di tubuh kepolisian daerah. Redaksi
.jpeg)
