Aceh Timur – InvestigasiGWI.com |
Persoalan aset milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang berada di wilayah Kota Langsa kembali jadi sorotan. Kali ini, Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Aceh Timur mengeluarkan pernyataan keras, menuding Walikota Langsa tidak profesional, bahkan tidak beretika dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
Ketua DPC LAKI Aceh Timur, Helmi, menyebut pengelolaan aset daerah yang seharusnya jelas malah “dikuasai” oleh pihak tertentu. “Aset Aceh Timur di Langsa seperti dibiarkan liar. Jika ini terus berlanjut, jelas daerah yang dirugikan, rakyat yang kehilangan haknya,” tegas Helmi.
InvestigasiGWI mencatat, aset milik Aceh Timur di Langsa bukan isu baru. Sudah bertahun-tahun persoalan kompensasi maupun peralihan aset itu tidak menemukan kejelasan. Ironisnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkesan lamban mengambil langkah. Bupati seakan tutup mata.
Untuk itu, LAKI Aceh Timur mendukung rencana aksi demonstrasi yang akan digelar oleh Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Aceh Timur pada Senin, 1 September 2025 di depan Kantor Bupati Aceh Timur. Tuntutannya konkret: Bupati harus menindaklanjuti pembayaran kompensasi dan menyelesaikan status aset Aceh Timur di Kota Langsa.
Menariknya, ketika gelombang demonstrasi di berbagai daerah Indonesia fokus pada penolakan kenaikan gaji DPR hingga berujung bentrok dan pembakaran gedung instansi, di Aceh Timur justru muncul isu berbeda: pengelolaan aset daerah yang diduga penuh kejanggalan.
Helmi menegaskan, pihaknya tidak menginginkan aksi di Aceh Timur berujung anarkis. Namun ia memberi peringatan serius: “Jika pemerintah daerah terus mengulur-ulur waktu, jangan salahkan rakyat bila kekecewaan mereka berubah jadi kemarahan. Ini bukan sekadar protes, ini soal hak daerah yang coba dilenyapkan.”
InvestigasiGWI.com akan terus memantau perkembangan isu ini, termasuk kemungkinan adanya dugaan permainan terselubung antara pejabat daerah dan pihak-pihak berkepentingan dalam pengelolaan aset.
Redaksi: InvestigasiGWI.com
.jpeg)
