Kota Bekasi – InvestigasiGWI.com | Aksi demonstrasi mahasiswa se-Kota Bekasi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (01/09/2025), memang berjalan damai. Namun, di balik ketenangan itu tersimpan sinyal bahaya: mahasiswa menyingkap fakta bahwa ada banyak persoalan serius yang selama ini diabaikan pemerintah dan DPRD.
Mahasiswa membacakan delapan tuntutan yang bukan sekadar slogan, tetapi cermin dari kegagalan pengelolaan negara maupun daerah. Mulai dari desakan pencopotan Kapolri dan Kapolres Kota Bekasi, evaluasi Kabinet Merah Putih, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Mereka juga menyinggung kasus korupsi yang diduga masih bercokol di Kota Bekasi, hingga penggusuran tanah rakyat yang selama ini kerap ditutup-tutupi.
Perwakilan mahasiswa, Fajar, menegaskan bahwa aksi ini tidak bisa dianggap sepele.
“Kami membawa data, fakta, dan suara rakyat. Jangan lagi DPRD dan pemerintah menutup mata. Kami akan mengawal sampai tuntas, sampai tuntutan ini benar-benar dijalankan,” ujarnya lantang.
Di lokasi aksi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mencoba meredam suasana dengan imbauan menjaga kondusifitas. Namun mahasiswa justru menantang: aspirasi ini harus ditindaklanjuti, bukan sekadar ditampung tanpa hasil.
Yang menarik, mahasiswa meminta perwakilan DPRD dan ormas menandatangani tuntutan, sebuah langkah taktis agar jelas siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat. Dukungan datang dari Pemuda Pancasila MPC Kota Bekasi, melalui sekretaris PAC Medan Satria, Andie Muryadi HN alias Kempot, yang mengapresiasi aksi ini.
“Mahasiswa menunjukkan idealisme tanpa provokasi. Justru ini membuka mata kita semua, bahwa ada banyak masalah yang ditutup rapat oleh pejabat. Jangan sampai tuntutan ini kembali dibuang ke laci DPRD,” ujarnya.
InvestigasiGWI.com mencatat, delapan tuntutan mahasiswa seolah membuka tabir kelam yang selama ini jarang disorot. Dari dugaan kasus korupsi yang tak pernah tuntas, hingga kebijakan pajak yang mencekik rakyat. Pertanyaannya, apakah DPRD dan pemerintah berani membuktikan keberpihakannya kepada rakyat, atau kembali memilih jalan aman: diam dan menutup rapat persoalan?
Aksi damai ini menjadi alarm keras: mahasiswa sudah bicara, rakyat sudah menagih. Tinggal kita menunggu, apakah pemerintah dan DPRD Kota Bekasi siap diuji atau justru kembali terbongkar kelemahannya.
Redaksi: InvestigasiGWI.com – Mengupas Fakta, Membongkar yang Tersembunyi.
.jpeg)
