Pekanbaru – InvestigasiGWI.com | Pengadilan Tinggi (PT) Riau meluncurkan Lomba Aparatur Pengadilan Berkinerja Terbaik dan Berintegritas dalam rangka memperingati HUT ke-80 Mahkamah Agung RI. Langkah ini diklaim sebagai upaya pemulihan kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga peradilan.
Namun, pertanyaan muncul: apakah lomba ini benar-benar mampu mendorong perubahan, atau hanya sebatas seremoni tahunan yang hilang gaungnya setelah acara berakhir?
Ketua PT Riau Tegaskan Integritas
Ketua PT Riau Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi menegaskan bahwa integritas adalah inti dari peradilan.
“Integritas bukan slogan, melainkan jiwa. Aparatur peradilan harus menjadi teladan yang nyata,” tegasnya.
Penilaian: Data vs Realitas
Lomba ini menggunakan basis data resmi Mahkamah Agung, seperti SIKEP, SIPP, EIS, dan SIPAPU, untuk menilai kedisiplinan, penyelesaian perkara, capaian kinerja, serta tindak lanjut hasil pengawasan.
Selain itu, ada wawancara, observasi, dan testimoni rekan kerja yang disebut-sebut dapat memperkuat aspek integritas peserta.
Tetapi, publik tentu menunggu: sejauh mana mekanisme ini benar-benar transparan? Apakah ada ruang koreksi jika data dan realita di lapangan tidak selaras?
Makna Filosofis dan Harapan
PT Riau menyebut lomba ini sebagai tonggak perubahan, dengan tujuan mengembalikan kepercayaan publik yang sempat terkikis.
Wakil Ketua PT Riau, Dr. Agus Rusianto, menegaskan:
“Tujuan utama lomba bukan sekadar mencari pemenang, melainkan menanamkan budaya malu terhadap pelanggaran integritas, sekaligus memberi penghargaan kepada mereka yang bekerja dengan hati.”
Catatan Kritis
Bagi masyarakat pencari keadilan, lomba ini hanyalah satu langkah kecil. Publik masih menanti bukti nyata: apakah setelah lomba, aparatur yang bermasalah akan benar-benar ditindak tegas, dan apakah pemenang lomba akan menjadi role model yang konsisten di lapangan.
Tanpa keberanian dalam penegakan disiplin dan pengawasan berkelanjutan, lomba ini bisa saja dipersepsikan sebatas pencitraan.
InvestigasiGWI.com mencatat: integritas tidak lahir dari seremoni, melainkan dari sistem yang transparan, pengawasan yang konsisten, dan keberanian menindak tegas pelanggar.
Redaksi: InvestigasiGWI.com
.jpeg)
