Palu – InvestigasiGWI.com | Sebuah video memperlihatkan mahasiswa diseret aparat dalam aksi demonstrasi di depan DPRD Sulawesi Tengah, Senin (25/8/2025), sontak viral di media sosial. Potongan rekaman itu mengundang kecaman publik, yang menilai aparat kembali mempertontonkan wajah represif di hadapan rakyat.
Kapolresta Palu, Kombes Pol Deny Abrahams, buru-buru mengeluarkan klarifikasi. Ia berdalih tindakan anggotanya terjadi karena spontanitas setelah melihat rekannya dipukul mahasiswa. “Melihat Kasat Samapta dipukul, anggota langsung mengejar mahasiswa. Saat terjatuh, mahasiswa itu diamankan,” klaimnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).
Namun, penjelasan itu justru memantik pertanyaan baru. Dari rekaman yang beredar, publik melihat mahasiswa diseret di hadapan massa, bukan sekadar diamankan. Narasi “spontanitas” dianggap tak cukup untuk menutupi pola lama: kekerasan aparat yang berulang kali terjadi saat mahasiswa menyampaikan aspirasi.
Situasi di lapangan makin panas ketika mahasiswa yang diamankan memegang kaki polisi, lalu rekan-rekannya memukul tangan anggota dengan kayu agar lepas. Kericuhan pecah, dan kamera warganet menjadi saksi bisu yang kemudian mengirimkan peristiwa itu ke ruang publik digital.
Kombes Deny memang berjanji mengevaluasi tindakan anggotanya dan membuka ruang laporan masyarakat. Tetapi publik bertanya: evaluasi seperti apa yang bisa menjawab trauma kekerasan aparat yang terus berulang?
Insiden Palu ini menambah deretan kasus represivitas yang tak pernah benar-benar selesai. Di balik dalih “spontanitas” aparat, tersisa pertanyaan tajam: siapa sebenarnya yang harus diamankan—mahasiswa yang bersuara, atau aparat yang kerap kehilangan kendali?
Redaksi: InvestigasiGWI.com
.jpeg)
