Jakarta – InvestigasiGWI.com | Di tengah transisi kelembagaan pascapemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai menyusun langkah-langkah simbolik untuk membangun identitasnya sendiri. Salah satunya—dan kini menjadi sorotan publik internal birokrasi—adalah pengadaan seragam dinas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rabu (9/7), Kemenimipas menggelar audiensi tertutup dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSP JIT) di ruang rapat Sekretaris Jenderal. Pertemuan ini bukan sekadar pembahasan teknis pengadaan, namun juga menjadi penanda arah baru dalam citra kelembagaan.
Sekjen Kemenimipas, Asep Kurnia, secara gamblang menyatakan bahwa pakaian dinas bukan hanya kebutuhan operasional, tetapi representasi simbolik institusi baru yang harus dibedakan dari kementerian sebelumnya.
“Kami sudah ajukan desain seragam ke KemenPANRB. Setelah disetujui, akan kami atur secara resmi dalam Peraturan Menteri—termasuk detail warna, jenis kain, hingga aturan penggunaannya,” tegas Asep.
Namun, satu poin menarik muncul: rencana Kemenimipas untuk mengajukan hak cipta atas pewarnaan khusus pada seragam, seperti warna “CREAM-IMIPAS.” Langkah ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat kebijakan—apakah fokus kementerian saat ini benar-benar pada pelayanan atau justru lebih banyak menyusun simbol-simbol visual?
BBSP JIT mengklaim telah menguji enam sampel kain seragam Kemenimipas. Kepala Balai, Cahyadi, menyebut bahwa dua sampel kain PDL telah memenuhi seluruh persyaratan SNI 56/201. Tim Penguji BBSP JIT bahkan melaporkan hasil laboratorium secara langsung, menyatakan kain lolos dalam aspek kenyamanan, kelembutan, jenis serat, serta mendukung produk IKM daerah.
Namun, publik patut mempertanyakan: Apakah proses ini sudah mengakomodasi transparansi dan efisiensi anggaran? Pasalnya, hingga kini belum diungkap secara terbuka besaran anggaran pengadaan maupun metode penunjukan mitra kerja sama pengadaan tekstil tersebut.
Lebih lanjut, proyek pengadaan seragam ini juga perlu diawasi agar tidak sekadar menjadi proyek citra semata di tengah tantangan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang jauh lebih kompleks.
InvestigasiGWI.com mencatat, proses berikutnya akan melibatkan pelibatan ahli tekstil untuk penetapan spesifikasi akhir. Namun pengawasan publik tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pengadaan ini tak hanya bermutu tinggi, tetapi juga bebas dari potensi konflik kepentingan dan penyimpangan prosedur. (SB)
InvestigasiGWI.com
Tajam Mengawasi, Tegas Mengungkap Fakta.
.jpeg)
