Pandeglang – Polemik mencuat dalam pelaksanaan proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) jaringan perpipaan yang berlokasi di Desa Ranca Tereup, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ketua DPD Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten, Syamsul Bahri, dengan tegas mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum pelaksana proyek terhadap Ketua DPC GWI Kabupaten Pandeglang.
Syamsul Bahri menyatakan kekecewaannya atas perlakuan tidak profesional dari oknum pelaksana proyek yang diduga mengancam Ketua DPC GWI Pandeglang hanya karena pemberitaan terkait dugaan pelanggaran K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lapangan.
“Kami ini lembaga kontrol. Ketika kami menjalankan tupoksi sesuai koridor, jangan coba-coba intimidasi atau mengancam. Kami tidak takut, ente jual kami borong!” tegas Syamsul Bahri dalam pernyataan resminya, Minggu (06/07/2025).
Ia juga menambahkan, bila ada pihak yang keberatan atas pemberitaan yang dimuat oleh jurnalis GWI, seharusnya menempuh jalur yang benar melalui hak jawab, bukan dengan cara mengintimidasi.
Pemberitaan yang dimaksud berkaitan dengan dugaan pekerja proyek yang bekerja tanpa menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, oknum pelaksana proyek justru mengirimkan pesan bernada arogan dan menantang Ketua GWI Pandeglang, Raeynold Kurniawan, untuk berkelahi melalui pesan WhatsApp.
Raeynold menjelaskan bahwa ia telah mengirimkan link berita tersebut beberapa hari sebelumnya, namun tidak direspons. Anehnya, pada Minggu malam, nomor WhatsApp oknum tersebut kembali aktif dan membalas pesan dengan nada kasar disertai foto dokumentasi pekerja yang mengenakan APD.
“Kami punya bukti rekaman video yang memperlihatkan para pekerja bekerja di ketinggian sekitar 10 meter tanpa APD. Jadi tidak bisa ditutup-tutupi hanya dengan kiriman foto,” tegas Raeynold saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan.
Ia juga menyayangkan sikap tidak kooperatif dan arogan dari oknum pelaksana proyek yang dinilai telah merendahkan eksistensi wartawan, khususnya GWI, sebagai lembaga pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Syamsul Bahri memastikan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum demi menegakkan marwah pers dan melindungi seluruh anggota GWI dari tindakan intimidatif.
“Jika wartawan diintimidasi hanya karena menjalankan tugas jurnalistik, maka ini adalah bentuk pelecehan terhadap kebebasan pers. Kami tidak akan tinggal diam,” tandas Syamsul.
GWI mendesak instansi terkait agar segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaksana proyek yang tidak hanya diduga mengabaikan aspek keselamatan kerja, tetapi juga tidak menghormati prinsip keterbukaan informasi dan kebebasan pers.
//Redaksi
Tim Investigasi Gabungnya Wartawan Indonesia
.jpeg)
