Binjai – InvestigasiGWI.com |
Pernyataan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai, Sumatera Utara, Drs. H. Hamidan S.S., M.M., yang menegaskan dukungan penuh agar Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan sekadar sikap kelembagaan. Pernyataan ini telah menjelma menjadi peringatan keras rakyat kepada Istana dan DPR agar menghentikan manuver politik yang berpotensi menyeret institusi Polri ke dalam konflik kepentingan kekuasaan.
Hamidan secara tegas menyatakan bahwa Polri adalah pelindung masyarakat, bukan alat politik dan bukan objek eksperimen kekuasaan. Sikap ini mencerminkan kegelisahan publik atas semakin terbukanya wacana-wacana politik yang dinilai melemahkan independensi dan netralitas Polri.
“Polri harus tetap di bawah Presiden. Jangan ada intervensi politik. Polri adalah pelindung masyarakat,” tegas Hamidan.
Pernyataan ini secara tidak langsung menyentil Istana dan DPR yang dinilai gagal memberi kepastian sikap dan justru membiarkan ruang publik dipenuhi narasi politik yang mengancam stabilitas kelembagaan Polri. Ketika elit negara sibuk dengan kalkulasi kekuasaan, rakyat justru dipaksa cemas akan masa depan keamanan dan keadilan.
FKUB Binjai menilai, jika Polri ditarik ke dalam tarik-menarik kepentingan politik atau diposisikan tidak lagi jelas dalam garis komando konstitusional, maka kepercayaan publik terhadap negara akan runtuh. Dampaknya bukan hanya pada institusi Polri, tetapi pada stabilitas nasional dan kerukunan sosial secara menyeluruh.
Lebih jauh, pernyataan Hamidan dapat dibaca sebagai alarm keras bahwa masyarakat sipil tidak akan tinggal diam melihat aparat penegak hukum dijadikan komoditas politik oleh elite. Rakyat menuntut Polri tetap profesional, independen, dan fokus pada perlindungan masyarakat, bukan kepentingan kekuasaan jangka pendek.
Bagi FKUB, keamanan dan ketertiban adalah prasyarat utama terjaganya kerukunan umat beragama. Jika Polri dilemahkan secara politik, maka potensi konflik sosial akan semakin terbuka. Oleh karena itu, dukungan kepada Polri adalah bentuk perlawanan moral rakyat terhadap politisasi negara.
Pernyataan ini menjadi pesan terbuka: Istana dan DPR harus mendengar suara rakyat. Jangan bermain api dengan institusi keamanan negara. Sebab ketika Polri dipolitisasi, yang dipertaruhkan bukan hanya kekuasaan, tetapi keamanan rakyat dan masa depan demokrasi Indonesia.
Redaksi: InvestigasiGWI.com
Editor: Zulkarnain Idrus
