InvestigasiGWI.com | Padang – Persetujuan 301 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Kementerian ESDM untuk Sumatera Barat menandai babak baru perang negara melawan Penambangan Tanpa Izin (PETI). Namun di balik narasi penataan dan legalisasi terbatas, terselip pertanyaan krusial: siapa sebenarnya aktor yang selama ini menguasai PETI, dan bagaimana nasib mereka setelah ruang gerak dipersempit?
Langkah yang disebut sebagai hasil dorongan kuat Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta bersama Pemprov Sumbar ini bukan hanya kebijakan teknis. Ia berpotensi mengganggu ekosistem lama PETI yang diduga melibatkan pemodal besar, operator lapangan, hingga jejaring pembeking informal.
Indikator Pertama: PETI Tak Lagi Sekadar Tambang Rakyat
Hasil penelusuran InvestigasiGWI.com di sejumlah kabupaten rawan PETI—Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Sijunjung—menunjukkan pola yang berulang: operasi berskala besar dengan alat berat, logistik terorganisir, dan perputaran uang tinggi. Pola ini sulit dibayangkan berjalan tanpa dukungan modal kuat.
Seorang tokoh masyarakat di wilayah terdampak menyebut, “Kalau hanya rakyat kecil, mana mungkin alat berat bisa masuk, solar lancar, dan operasi jalan berbulan-bulan.”
Indikator ini memperkuat dugaan bahwa PETI telah lama bertransformasi menjadi bisnis terstruktur, dengan pembagian peran antara pemilik modal, pengelola lapangan, dan pekerja.
Indikator Kedua: Operasi Bertahan Meski Razia Berulang
Fakta lain yang mencuat adalah daya tahan PETI. Meski razia dilakukan, aktivitas kerap muncul kembali di titik yang sama. Dalam perspektif investigasi, ini menimbulkan tanda tanya: bagaimana informasi razia bocor, dan mengapa penindakan kerap tidak menyentuh aktor di balik layar?
Sumber InvestigasiGWI.com menyebut adanya pola “penyesuaian operasi”, di mana aktivitas dihentikan sementara saat tekanan meningkat, lalu kembali berjalan setelah situasi dianggap aman.
“Yang kena biasanya operator kecil. Yang punya alat dan modal nyaris tak tersentuh,” ungkap sumber tersebut.
Indikator Ketiga: WPR Sebagai Ancaman Nyata Bagi Cukong
Penetapan WPR justru menjadi ancaman serius bagi pemodal PETI. Dengan wilayah resmi dan mekanisme Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang jelas, alasan klasik “tidak ada legalitas” runtuh. Operasi di luar WPR otomatis ilegal tanpa pembenaran sosial.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran baru: apakah pemodal lama akan mencoba masuk melalui pintu koperasi atau perorangan sebagai kedok legal?
Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto menegaskan bahwa mekanisme IPR memiliki batasan ketat—koperasi maksimal 10 hektare dan perorangan 5 hektare—serta wajib memenuhi KKPR dan dokumen lingkungan. Namun dalam praktik, pengawasan menjadi kunci.
Indikator Keempat: Dugaan Pembeking dan Zona Aman
Dalam investigasi lapangan, istilah “zona aman” kerap muncul—wilayah tertentu yang disebut jarang tersentuh penindakan dalam waktu lama. Meski tidak ada bukti langsung yang dapat dipublikasikan, narasi ini konsisten di berbagai lokasi.
Pakar hukum pidana yang dimintai pendapat menyebut, “Jika sebuah aktivitas ilegal berlangsung lama dan terorganisir, biasanya ada perlindungan—entah struktural, entah relasional. Ini hukum alam kejahatan terorganisir.”
Ujian Pasca-SK WPR: Bongkar atau Berubah Wajah
Penetapan 301 blok WPR—dari 497 usulan—menunjukkan negara tidak membuka karpet merah. 196 blok ditolak, menandakan penyaringan ketat. Namun publik kini menunggu fase paling menentukan: penegakan hukum setelah WPR berlaku.
Jika PETI masih hidup di luar WPR, maka pertanyaannya bukan lagi soal regulasi, melainkan keberanian membongkar aktor pemodal dan pembeking. Sebaliknya, jika cukong lama berganti baju melalui koperasi semu, maka WPR berisiko menjadi legalisasi terselubung.
Taruhan Besar Negara
Bagi masyarakat kecil, WPR adalah harapan. Bagi negara, WPR adalah alat kontrol. Namun bagi jaringan PETI, WPR adalah ancaman eksistensial.
Kini, publik menanti konsistensi aparat penegak hukum. Apakah hanya tambang ilegalnya yang ditertibkan, atau rantai kekuasaan dan modal di belakangnya ikut dibongkar?
Jika tidak, maka perang melawan PETI hanya akan berpindah bentuk—dari ilegal kasar menjadi legal semu.
Redaksi: InvestigasiGWI.com
Editor: Zulkarnain Idrus
