InvestigasiGWI.com | Medan — Pernyataan Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto yang mengklaim “tidak menemukan penggundulan hutan di Sumatera Utara” usai meninjau lokasi banjir bandang dari udara, Sabtu (29 November 2025), kini disorot tajam.
Penggiat sosial Muhammad Zulfahri Tanjung menyebut pernyataan Pangdam bertolak belakang dengan realita, bahkan berpotensi menyesatkan publik dan mengalihkan perhatian dari persoalan sesungguhnya.
“Potongan Kayu Itu Bukti, Bukan Ilusi!”
Zulfahri mengungkapkan bahwa sejumlah potongan kayu yang terbawa arus banjir bandang terlihat sangat rapi, jelas bukan hasil patahan alami akibat hujan.
“Pertanyaan mendasar: hujan bisa memotong kayu dengan rapi? Tentu tidak. Itu bukti adanya aktivitas manusia. Mengapa Pangdam tidak melihat itu?” tegas Zulfahri.
Ia menilai klaim Pangdam melemahkan fakta yang selama ini sudah berulang-ulang dikeluhkan warga, khususnya daerah rawan bencana yang hutan sekitarnya telah lama mengalami pembukaan lahan ilegal maupun industri.
Batang Toru Jadi Sorotan: “Lahan Hutan yang Hilang Tidak Bisa Dipoles Helikopter!”
Sorotan Zulfahri tidak berhenti di situ. Ia menyeret nama kawasan Batang Toru, yang selama ini menjadi salah satu titik paling dramatis dalam isu kerusakan hutan Sumut. Di wilayah itu, aktivitas tambang, pembukaan lahan, dan pembangunan yang berbasis eksploitasi sudah lama menjadi sorotan para pegiat lingkungan.
“Apakah Pangdam pernah turun langsung ke Batang Toru? Apakah melihat sendiri bagaimana kawasan hutan dibelah tambang? Klaim ‘tidak ada penggundulan hutan’ jelas berbanding terbalik dengan fakta keras di lapangan,” ujarnya.
InvestigasiGWI.com Temukan Arah Baru: Ada Kepentingan Besar?
Pendapat Zulfahri sejalan dengan kecurigaan publik yang kini berkembang. Pernyataan Pangdam dianggap terlalu “bersih” dan terlalu mudah menyimpulkan, seolah ingin mengaburkan sesuatu.
Zulfahri menduga ada kepentingan besar yang sedang dilindungi.
“Ketika seorang Pangdam menyatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta, publik berhak bertanya: siapa yang diuntungkan?
Apakah pernyataan itu untuk meredam isu yang berpotensi menyeret beberapa perusahaan besar yang selama ini dituding merusak hutan?” tegasnya.
InvestigasiGWI.com mencatat bahwa sejumlah perusahaan di sektor tambang, perkebunan, dan energi memang memiliki rekam jejak panjang terkait pembukaan hutan di Sumatera Utara — sebuah catatan yang tidak bisa dihapus hanya dengan satu pernyataan singkat.
“Ini Bukan Narasi, Ini Bencana Nyata”
Zulfahri mengingatkan bahwa ribuan warga telah merasakan langsung dampak dari rusaknya hutan: rumah hancur, lahan hilang, hingga korban jiwa. Karena itu, ia menilai sangat tidak tepat bila Pangdam meniadakan fakta kerusakan hutan.
“Ini soal nyawa. Jangan pernah meminimalkan kerusakan hutan dengan menyalahkan hujan semata. Fakta ekologis tidak bisa ditutupi, walaupun dari udara tampak seolah ‘baik-baik saja’,” ujarnya dengan nada keras.
Kesimpulan Investigatif
Pernyataan pejabat tinggi yang tidak sejalan dengan fakta lapangan berpotensi menghambat upaya identifikasi penyebab bencana dan langkah mitigasi.
Investigasi lebih lanjut diperlukan, terutama pada titik-titik yang selama ini “dipoles” seolah aman padahal menyimpan jejak eksploitasi.
Redaksi: InvestigasiGWI.com
Editor: Zulkarnain Idrus
.jpeg)
