InvestigasiGWI.com | Medan — Ratusan masyarakat adat Batak dari berbagai daerah di Sumatera Utara membanjiri halaman Kantor Gubernur Sumut, Senin (10/11/2025). Mereka menuntut satu hal: Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dituding menjadi sumber luka sosial dan ekologis di Tanah Batak.
Massa menilai TPL bukan lagi perusahaan, melainkan “alat perampas tanah adat” yang dilindungi kekuasaan.
“TPL telah menjarah tanah ulayat kami, menebar teror, dan mengkriminalisasi rakyat yang melawan. Sampai kapan negara berpihak kepada korporasi?” teriak salah satu orator dengan nada marah.
Aliansi Gerakan Tutup TPL menuding Gubernur Sumut Bobby Nasution bungkam terhadap jeritan masyarakat adat. Mereka menyebut, diamnya pemerintah daerah sama saja dengan membiarkan rakyat diinjak-injak.
Agus Halawa, SH, kuasa hukum masyarakat Tapanuli Selatan, menyebut sejumlah warga telah dijebloskan ke penjara atas laporan sepihak dari pihak perusahaan.
“Inilah bentuk penjajahan modern di Tanah Batak. Kami akan terus lawan. Tak ada kompromi dengan penindasan!” ujarnya dengan nada bergetar.
Massa menganggap PT TPL telah melanggar hak asasi manusia, menghancurkan kearifan lokal, dan merusak ekosistem kawasan Tano Batak demi keuntungan korporasi.
“Kami akan terus berjuang, sampai PT TPL benar-benar ditutup dan tanah adat dikembalikan kepada rakyat!” seru massa kompak.
Aksi tersebut menegaskan satu pesan keras untuk pemerintah: ketika rakyat sudah turun ke jalan, berarti keadilan sudah lama pergi dari kantor kekuasaan.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zulkarnain Idrus
.jpeg)
