InvestigasiGWI.com | Medan – Musibah banjir dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali membuka luka lama: minimnya perhatian pemerintah dalam kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat di wilayah rawan bencana. DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara angkat suara dan menekan pemerintah agar lebih sigap, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab.
Ketua DPD KNPI Sumut, Aldi Syahputra Siregar, menyampaikan duka cita mendalam, namun sekaligus mengingatkan bahwa air mata tidak cukup menyelesaikan masalah.
“Duka cita kami yang paling dalam untuk seluruh korban dan keluarga di Tapteng dan Tapsel. Tetapi kita harus jujur — rakyat tidak butuh belas kasihan saja, mereka butuh tindakan nyata dari pemerintah,” tegasnya, Rabu (26/11/2025).
Aldi menegaskan bahwa hujan yang mengguyur selama lima hari bukan alasan untuk pasrah menerima dampaknya. Pemerintah, kata dia, seharusnya sudah menyiapkan langkah mitigasi, pemetaan titik rawan, serta sistem peringatan dini.
“Banjir dan longsor memang bencana alam, tapi dampaknya bisa ditekan kalau pemerintah benar-benar peduli. Kita berharap pemerintah daerah dan pusat turun langsung, bukan sekadar mengirim laporan,” ujarnya tajam.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari pengurus KNPI di Tapanuli Tengah, bencana tersebut telah merenggut korban jiwa. Fakta ini, menurutnya, seharusnya menjadi tamparan keras bagi pejabat terkait.
“Ketika nyawa melayang, itu bukan lagi bencana yang ‘biasa’. Itu alarm keras. Pemerintah harus hadir — cepat, tepat, dan tidak setengah hati,” kata Aldi.
Aldi menegaskan bahwa seluruh warga terdampak membutuhkan bantuan segera, baik berupa evakuasi, makanan, obat-obatan, hingga tempat pengungsian yang layak.
“Jangan biarkan masyarakat menunggu. Mereka sudah kehilangan rumah, harta, dan keluarga. Jangan sampai mereka juga kehilangan kepercayaan kepada pemerintah,” pungkasnya.
DPD KNPI Sumut memastikan siap terlibat aktif membantu relawan dan mendukung masyarakat terdampak, namun tetap menekankan bahwa tanggung jawab terbesar ada di tangan pemerintah.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zulkarnain Idrus
.jpeg)
