Deliserdang – InvestigasiGWI.com |
Investigasi GWI menemukan bahwa anggaran publikasi media di Polresta Deli Serdang menyimpan celah transparansi yang semakin mencolok. Di tengah kewajiban kepolisian untuk terbuka kepada publik, justru bidang Humas Polresta Deli Serdang dinilai memperlihatkan sikap yang bertolak belakang: tertutup, tidak responsif, dan memantik dugaan kesengajaan.
Pesan konfirmasi yang dikirimkan awak media kepada pihak humas tidak dijawab, memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dipublikasikan terkait penggunaan anggaran publikasi.
Anggaran Besar, Data Penggunaan Gelap
Polri pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp106 triliun. Dari jumlah tersebut, Belanja Barang Rp27,3 triliun diyakini menjadi payung anggaran publikasi seluruh satuan wilayah, termasuk Polresta Deli Serdang.
Namun hingga kini, berapa besaran alokasi khusus untuk publikasi media di Polresta Deli Serdang — dan bagaimana dana itu digunakan — tetap gelap total.
Investigasi GWI mencatat, ketertutupan ini memperbesar potensi:
- ketidakefisienan anggaran,
- salah prioritas,
- dan dugaan pengelolaan dana yang tidak sesuai semangat keterbukaan informasi.
Wartawan Beberkan Dugaan Pola Tebang Pilih
Sejumlah wartawan yang bertugas di Deliserdang secara gamblang menyampaikan dugaan bahwa anggaran publikasi Polresta Deli Serdang tidak dibagikan secara merata dan tidak dikelola secara transparan.
Mereka menyoroti pola yang terkesan hanya menguntungkan media tertentu.
Dugaan ini memicu pertanyaan serius:
Apakah anggaran publikasi dipakai sebagai alat kendali pemberitaan?
Apakah media dipilah berdasarkan kepentingan citra institusi?
Kondisi ini dinilai merusak ekosistem pers daerah dan berpotensi mengarah pada konflik kepentingan serius, apalagi dana publikasi bersumber dari anggaran negara.
Keterbukaan Informasi Polresta Deli Serdang Dinilai Buruk
Di tengah upaya Polri memperbaiki citra dan meningkatkan akuntabilitas, Polresta Deli Serdang justru memperlihatkan pola komunikasi yang dinilai kontraproduktif.
Keterbukaan informasi hampir tidak terlihat.
Data anggaran tidak dipublikasikan.
Konfirmasi tidak dijawab.
Ini menjadi indikator lemahnya komitmen transparansi, sekaligus membuka ruang spekulasi publik yang semakin liar.
Polemik Nasional: Anggaran Publikasi Polri Selalu Jadi Pertanyaan
Investigasi GWI mencatat bahwa isu serupa tidak hanya terjadi di Deli Serdang, tetapi hampir di seluruh daerah.
Anggaran publikasi Polri kerap dipertanyakan karena:
- dinilai terlalu besar,
- rentan digunakan untuk pencitraan,
- dan minim kontrol publik.
Tanpa regulasi undang-undang yang mengatur secara rinci struktur anggaran Polri, ruang pengawasan menjadi sempit — dan potensi kekeliruan semakin besar.
Polri Klaim untuk Edukasi, Publik Menuntut Bukti
Humas Polri secara nasional menyatakan bahwa anggaran publikasi diperuntukkan bagi edukasi publik dan komunikasi program kerja Polri.
Namun publik, termasuk wartawan di Deli Serdang, tidak meminta klaim — melainkan bukti penggunaan anggaran secara terbuka dan dapat diverifikasi.
Selama data tidak dibuka, klaim tersebut akan selalu dipertanyakan.
Seruan Investigasi GWI: Polresta Deli Serdang Wajib Buka Data
Investigasi GWI merekomendasikan agar Polresta Deli Serdang:
- Membuka besaran anggaran publikasi media secara resmi.
- Memaparkan mekanisme penyaluran dan kriteria media penerima.
- Menjelaskan alasan tidak merespons permintaan konfirmasi wartawan.
Tanpa langkah ini, kepercayaan publik akan terus tergerus dan dugaan-dugaan miring akan makin menguat.
Investigasi GWI menegaskan bahwa transparansi anggaran publik merupakan hak publik yang tidak boleh dinegasikan oleh institusi mana pun, termasuk kepolisian.
Redaksi InvestigasiGWI.com
Editor: Zulkarnain Idrus
.jpeg)
