InvestigasiGWI.com | Jakarta — Gelombang kegeraman mahasiswa dan pemuda Langkat pecah di jantung kekuasaan kepolisian. Jumat (17/10/2025), puluhan massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Langkat (AMPL) menggeruduk Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, membawa satu pesan tajam: “Copot Kapolres Langkat dan bongkar jaringan tambang emas ilegal yang dibekingi aparat!”
Aksi ini bukan spontanitas emosional, melainkan buah dari rasa muak terhadap mandulnya penegakan hukum di Langkat. Di balik sorotan publik, muncul dugaan kuat bahwa Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, SH., SIK., M.Si. sengaja membiarkan beroperasinya tambang emas berkedok Galian C milik PT Sumber Rezeki Alam di Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Mahasiswa Bongkar: “Kapolres Langkat Diduga Bukan Lagi Pengawas, Tapi Pelindung!”
Ketua IMM Langkat, Agung Tudio Sandi, dalam orasinya menuding keras bahwa aparat kepolisian di Langkat telah menukar fungsi penegakan hukum dengan perlindungan kepentingan tambang haram.
“Kami datang ke Mabes Polri karena di Langkat hukum sudah lumpuh! Tambang emas berkedok Galian C dibiarkan beroperasi, sementara rakyat dicekik debu dan rusaknya lingkungan. Kapolres Langkat diduga bukan lagi pengawas hukum — tapi pelindung kepentingan tambang ilegal,” teriak Agung lantang di depan gerbang Mabes Polri.
Sementara Ketua PMII Langkat, M. Syahbana Hidayatullah, menyebut bahwa aktivitas tambang itu tidak hanya merusak alam, tapi juga menggerogoti wibawa hukum dan kredibilitas Polri.
“Kalau Kapolres diam, berarti ada yang busuk di tubuh institusi. Mabes Polri jangan berpura-pura tidak tahu. Kami datang untuk mengguncang kenyamanan pejabat yang lupa tanggung jawab,” tegas Bana.
Tiga Tuntutan yang Menggebrak
Dalam aksinya, AMPL menyerahkan petisi resmi kepada Mabes Polri yang menohok tiga arah kekuasaan di internal kepolisian:
- Mendesak Bareskrim Polri untuk segera memeriksa, menutup, dan menyita PT Sumber Rezeki Alam yang beroperasi tanpa izin resmi.
- Mendesak SSDM Polri untuk mencopot Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo karena gagal menjaga sumber daya alam dan diduga kuat melakukan pembiaran hukum.
- Mendesak Divpropam Polri memeriksa seluruh oknum personel Polri yang menjadi “backing” kelancaran kegiatan tambang haram tersebut.
Ahmad Zulfikar: “Kalau Kapolri Diam, Ini Artinya Restu Diam-Diam!”
Praktisi hukum Sumatera Utara, Ahmad Zulfikar, SH., MH., dengan tajam menyebut bahwa kasus Langkat menjadi cermin bobroknya integritas aparat di lapangan dan ujian serius bagi komitmen Kapolri dalam menegakkan reformasi Polri.
“Kalau Kapolri tidak segera menindak, berarti Kapolri ikut menanggung dosa diam! UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 421 KUHP sudah jelas — pembiaran aparat terhadap tambang ilegal adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Ini kejahatan yang melibatkan seragam negara,” tegas Zulfikar kepada InvestigasiGWI.com.
Ia menambahkan, dugaan keterlibatan aparat dalam membiarkan atau membekingi aktivitas ilegal adalah bentuk ‘kriminal institusional’ yang harus disapu bersih oleh Mabes Polri jika Polri masih ingin dipercaya rakyat.
“Kapolri harus berani buktikan bahwa reformasi Polri bukan drama panggung. Kalau diabaikan, ini bukan hanya soal tambang — tapi soal kehancuran wibawa Polri di mata publik,” tambahnya.
AMPL: “Kami Tak Butuh Janji, Kami Butuh Kepala yang Dicopot!”
Aksi di depan Mabes Polri itu berakhir dengan orasi keras:
“Copot Kapolres Langkat! Tutup Tambang Haram! Bongkar Mafia Hukum di Tubuh Polri!”
Mereka menegaskan bahwa mahasiswa Langkat akan terus menekan Mabes Polri hingga ada tindakan nyata, bukan lagi rapat koordinasi tanpa hasil.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan. Kalau Kapolri tidak bersikap, kami akan kembali dengan massa lebih besar. Hukum tak boleh dikorbankan demi kenyamanan pejabat,” tutup Agung dengan suara bergetar namun tegas.
Reporter: Mhd. Dzaki Zuris
InvestigasiGWI.com – Tajam, Keras, dan Tak Pernah Takut Membongkar Luka Penegak Hukum.
Editor: Zulkarnain Idrus
.jpeg)
