JAKARTA – InvestigasiGWI.com | Presidium Konstitusi kembali mengingatkan bahaya laten sistem politik liberal hasil Amandemen 1999–2002. Sistem ini dinilai melenceng jauh dari cita-cita pendiri bangsa. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto didesak segera melakukan koreksi total dan membawa Indonesia kembali ke jalur Pancasila serta UUD 1945 naskah asli yang disempurnakan dengan teknik addendum.
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, penggagas Presidium sekaligus anggota MPR/DPD RI, menegaskan, jangan ada kompromi setengah hati. “Kalau ekonomi diarahkan ke Pasal 33 UUD 1945, maka politik juga harus kembali ke sistem Pancasila. Kalau tidak, Indonesia akan terus terjebak dalam paradoks,” tegasnya, Selasa (2/9/2025).
Investigasi GWI mencatat, salah satu poin krusial yang diusung Presidium adalah penguatan MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat utuh, termasuk dengan menghidupkan kembali GBHN. Tak hanya itu, DPR juga diusulkan membuka pintu bagi anggota non-partai politik atau perseorangan agar legislasi tak lagi menjadi monopoli oligarki.
Presidium menilai, selama ini demokrasi liberal hanya menghasilkan kebijakan yang sering bertabrakan dengan kepentingan rakyat. “Bangsa yang tercerabut dari akar budaya dan sejarahnya pasti lemah. Momentum ada di tangan Presiden. Prabowo harus berani memilih jalan Pancasila sebagai legacy besar,” pungkas LaNyalla.
Redaksi: InvestigasiGWI.com
.jpeg)
