InvestigasiGWI.com | Jakarta, 23 September 2025 - Mahkamah Agung (MA) akhirnya memperberat hukuman mantan Direktur Utama RSUP H. Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara. Selain pidana badan, ia diwajibkan membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp3,9 miliar, dengan ancaman tambahan 2 tahun penjara jika tidak dibayar.
Putusan ini dijatuhkan majelis kasasi yang diketuai Hakim Agung Soesilo, dengan anggota Ansori dan Ainal Mardhiah, dan memedomani Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi.
Fakta Persidangan: Duit Negara Jadi ATM Pribadi
Hasil persidangan mengungkap fakta mencengangkan:
Bambang menyetujui pengeluaran kas BLU Rp3 miliar yang tidak pernah disalurkan ke pihak ketiga.
Transaksi di luar RBA BLU dilakukan dengan cek/giro meski bendahara resmi sudah diganti.
Fasilitas pribadi dari dana BLU dan pungutan pajak yang tidak disetor dinikmati Bambang dan kroninya.
Kurangnya pengawasan internal memungkinkan aliran dana negara masuk kantong pribadi.
Audit investigatif BPK RI mencatat kerugian negara Rp8,05 miliar, namun vonis penjara hanya 6 tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah hukum benar-benar tajam bagi pejabat publik kelas kakap?
Perma 1/2020: “Pedoman” atau Tameng?
Majelis menegaskan pidana diperberat dengan mengacu pada Perma 1/2020, yang menempatkan kasus ini dalam kategori kerugian sedang (Rp1–25 miliar), peran signifikan terdakwa, dan keuntungan sedang (10–50%). Namun fakta menunjukkan:
Bambang belum mengembalikan uang negara secara penuh.
Vonis 6 tahun masih dalam batas bawah pedoman, jauh dari rasa keadilan publik.
InvestigasiGWI.com: Ancaman bagi Sistem Kesehatan dan Penegakan Hukum
Kasus ini bukan sekadar soal Bambang Prabowo. Ini adalah cermin lemahnya pengawasan di RSUP milik negara dan potensi jaringan korupsi yang lebih luas. Publik berhak tahu: siapa saja yang ikut menikmati dana BLU? Mengapa pejabat tinggi bisa lolos dari hukuman maksimal?
InvestigasiGWI.com menekankan:
Aparat penegak hukum harus membongkar seluruh jaringan yang terlibat.
Hukum harus berlaku setara, tajam bagi pejabat publik, bukan hanya rakyat biasa.
Vonis ini harus menjadi efek jera nyata, bukan simbolik.
Redaksi: investigasi
