MEDAN | investigasigwi.com – Aktivis sosial Muhammad Zulfahri Tanjung melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya semakin kehilangan nyali dalam memberantas praktik korupsi secara tuntas di negeri ini.
Dalam pernyataan resminya, Jumat (4/7/2025), Zulfahri mempertanyakan keberanian KPK yang dinilai hanya berani menyasar pelaku lapangan dan aktor formalitas, sementara otak intelektual di balik skema korupsi besar dibiarkan bebas berkeliaran.
"KPK seharusnya bukan sekadar penangkap 'ikan kecil'. Jika benar ingin membersihkan sistem, tangkaplah aktor intelektualnya, bukan hanya 'operator' di bawah," tegas Zulfahri saat diwawancarai oleh investigasigwi.com.
KPK Dinilai Hanya Main Aman
Zulfahri menyebut bahwa keberanian mengambil risiko adalah hal mutlak bagi institusi seperti KPK. Ia mengingatkan bahwa meskipun berstatus ad hoc, KPK diberikan kewenangan besar—dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pencegahan korupsi.
Namun faktanya, kata Zulfahri, KPK kerap terlihat seperti bermain aman, takut menyentuh lapisan elite yang berada di balik kejahatan anggaran.
"Banyak kasus yang hanya selesai setengah jalan. KPK tangkap pelaku, publikasikan OTT, lalu lenyap begitu saja tanpa menelusuri siapa yang menyuruh atau mengatur. Ini bukan pemberantasan, tapi formalitas," sindirnya tajam.
OTT Kadis PUPR Sumut Dinilai Setengah Hati
Zulfahri juga menyoroti kasus terbaru OTT KPK terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara bersama empat orang lainnya terkait proyek jalan provinsi di Kabupaten Mandailing Natal.
Ia menilai, meskipun OTT tersebut menjadi perhatian publik, namun belum ada langkah progresif yang menunjukkan KPK benar-benar serius menelusuri jaringan korupsinya.
“Sudah sepekan berlalu, tidak ada kemajuan berarti. Apakah KPK sedang ‘menghitung risiko politik’ sebelum melangkah lebih jauh?” cetus Zulfahri penuh kecurigaan.
Menurutnya, lambatnya perkembangan kasus justru memperkuat persepsi bahwa KPK kini tak lagi memiliki taring. Lembaga yang dulu ditakuti para pejabat, kini dianggap hanya melakukan tugas prosedural tanpa keberanian membongkar permainan licik para mafia anggaran.
"Jika KPK tak sanggup menyentuh pemilik proyek sesungguhnya, maka rakyat akan menarik kesimpulan: ada kekuatan besar yang sedang dilindungi," pungkasnya.
Redaksi investigasigwi.com
Mengungkap yang Disembunyikan, Menelisik yang Ditutupi
.jpeg)
