Jakarta — 11 Juli 2025 - investigasigwi.com- Kerusakan ekologis akibat eksploitasi lahan dan hutan secara besar-besaran di Indonesia kian menjadi perhatian serius para pakar. Salah satu suara lantang datang dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum internasional dan ekonom nasional, yang juga Presiden Partai Oposisi Merdeka. Dalam keterangannya kepada sejumlah pimpinan redaksi media, ia mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan seluruh kementerian dan institusi negara menyelidiki ancaman nyata terhadap keberlangsungan pertanian, persawahan, dan hasil bumi nasional.
“Sudah saatnya Presiden bertindak. Ekosistem kita rusak parah. Pertanian dan sumber pangan rakyat terancam punah karena keserakahan dan pembiaran selama 25 tahun terakhir,” ujar Sutan dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Kalisari, Cijantung, Jakarta, melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (11/7).
Sutan menyoroti alih fungsi lahan secara massif menjadi perkebunan sawit dan pertambangan yang tidak membawa manfaat signifikan bagi masyarakat daerah. “Masyarakat tetap miskin, air susah, tanah rusak, dan buah-buahan punah. Hasil bumi musnah. Pohon kelapa pun sudah langka, padahal punya manfaat strategis bagi konsumsi dan ekonomi lokal,” ungkapnya.
Ia menegaskan, ketentuan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 sangat jelas bahwa kekayaan alam harus dikelola negara demi kemakmuran rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya — pemiskinan dan perampasan hak hidup masyarakat.
“Lalu kemana semua hasil bumi Indonesia? Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua — semuanya mulai kehilangan kekayaan agrarisnya. Tidak ada lagi panen besar cempedak, salak, nangka, atau duku. Semua tergantikan oleh sawit, dan tidak ada dampak nyata bagi rakyat,” jelasnya.
Sutan mengungkap bahwa praktik perusakan sistematis ini melibatkan oknum pejabat daerah dan pusat. Ia pun mempertanyakan peran lembaga pengawas seperti DLH, DPR RI, DPD RI, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup yang dinilainya tidak mampu menjaga kekayaan bumi Indonesia.
“Ini bukan kelalaian biasa, ini pengkhianatan terhadap rakyat. Rakyat makin sengsara, lahan makin habis. Pengangguran meningkat, dan lingkungan porak poranda. Bahkan anak muda kita sudah tak tahu rupa pohon buah-buahan lokal karena semuanya diganti sawit,” tegasnya.
Dalam pesannya, Sutan juga menyerukan solidaritas kepada 75.265 kepala desa di seluruh Indonesia untuk bangkit dan menjaga tanah serta sumber daya alam di wilayahnya. “Kepala desa harus dilindungi undang-undang. Jangan sampai desa kehilangan identitas dan kekayaannya karena tekanan korporasi dan kekuasaan,” katanya.
Ia juga menyesalkan fenomena kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat di tengah situasi sulit ini. “Setiap hari rakyat makin miskin, lahan makin sempit, dan negara malah menekan dengan pajak. Di mana letak keadilan?,” tandasnya.
Sebagai penutup, Sutan menyebut berbagai aturan seperti perda, pergub, hingga undang-undang saat ini lebih sering jadi alat menekan rakyat kecil daripada melindungi mereka. “Jika negara sungguh ingin membangun ketahanan pangan, maka mulai dari desa. Dari tanah rakyat. Jangan hancurkan akar kita sendiri.”
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional | Ekonom Nasional
Presiden Partai Oposisi Merdeka | Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta
Kontak: 0811-8419-260
Redaksi InvestigasiGWI.com
Tajam, Kritis, Mendalam — Sabtu, 12 Juli 2025
.jpeg)
