InvestigasiGWI.com | Klaten — Gerakan penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Polres Klaten melalui Bhabinkamtibmas patut diapresiasi, namun sekaligus mengundang tanda tanya besar: apakah ini langkah strategis berkelanjutan atau sekadar agenda sesaat yang sarat nuansa pencitraan?
Di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap profesionalitas aparat, Polres Klaten menggelar kegiatan asistensi penyaluran sarana kontak Bhabinkamtibmas secara serentak di seluruh wilayah hukumnya. Bantuan sembako disalurkan langsung kepada warga, bahkan dilakukan secara door to door.
Kapolres Klaten, Moh Faruk Rozi, memimpin langsung kegiatan tersebut bersama jajaran Pejabat Utama (PJU). Kehadiran pimpinan di lapangan tentu memberi pesan kuat, namun publik tidak hanya membutuhkan simbol—melainkan dampak nyata yang berkelanjutan.
Di balik kegiatan ini, terselip misi membangun apa yang disebut sebagai “sabuk kamtibmas” berbasis kearifan lokal pagar mangkok. Konsep yang menekankan solidaritas sosial ini memang relevan, tetapi implementasinya kerap menjadi titik lemah jika tidak diiringi pengawasan dan konsistensi di lapangan.
Kasi Humas Polres Klaten, AKP Suwoto, menyebut pendekatan humanis menjadi arah baru kepolisian. Polisi, katanya, tidak lagi sekadar penegak hukum, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi sosial.
Namun realitas di lapangan kerap berbicara lain. Banyak program serupa yang berhenti pada seremoni, tanpa pengukuran dampak yang jelas. Apakah bansos benar-benar tepat sasaran? Apakah pendekatan door to door mampu menjangkau warga paling rentan? Dan yang paling krusial, apakah komunikasi antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat akan terus terjaga setelah kegiatan ini usai?
Di sinilah letak ujian sebenarnya.
Keterlibatan seluruh jajaran kepolisian dalam kegiatan serentak ini memang menunjukkan komitmen struktural. Namun tanpa kontrol dan evaluasi terbuka, program seperti ini berpotensi menjadi rutinitas administratif yang kehilangan esensi.
AKP Suwoto menegaskan pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat. Ia juga mendorong warga untuk aktif menjaga lingkungannya sendiri. Pernyataan itu benar—namun tidak boleh menjadi alasan untuk menggeser beban tanggung jawab utama aparat dalam menjamin keamanan.
Jika Polres Klaten serius menjadikan ini sebagai strategi jangka panjang, maka transparansi, konsistensi, dan keberanian membuka evaluasi publik harus menjadi bagian dari langkah berikutnya.
Jika tidak, maka kegiatan ini hanya akan menjadi catatan manis di atas kertas—tanpa perubahan signifikan di tengah masyarakat.
Reporter: Armila Gwi
Editor: Zulkarnain Idrus
.jpeg)
