InvestigasiGWI.com | Jambi — Gelaran MUSDA KE-III Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM SPSI) Provinsi Jambi pada Rabu (19/11/2025) di Rumah Kebangsaan Siginjai bukan hanya acara rutin organisasi. Dari pantauan InvestigasiGWI.com, acara ini justru menjadi panggung evaluasi besar-besaran bagi serikat pekerja, pemerintah, hingga perusahaan yang selama ini terlibat dalam hubungan industrial di Jambi.
Kapolda Jambi yang diwakili Dirbinmas Polda Kombes Pol Hengky Poerwanto, S.I.K., M.M hadir membuka agenda tersebut, menandai bahwa isu buruh kali ini bukan persoalan ringan—tetapi masuk radar keamanan daerah.
Kehadiran tokoh-tokoh strategis seperti Ketua Umum PP FSP RTMM SPSI Sudarto AS, pejabat Disnaker Provinsi Jambi, Apindo, BPJS, serta perusahaan-perusahaan besar seperti PT Indofood Jambi, PT Budi Nabati Perkasa, PT Prima Mas Lestari, dan lainnya mempertegas bahwa MUSDA ini berada dalam pengawasan publik.
Sudarto AS “Menampar” Internal: RTMM Tidak Akan Dihargai Jika Anggota Sendiri Tidak Profesional
Ketua Umum PP FSP RTMM SPSI, Sudarto AS, menyampaikan pesan yang terdengar seperti teguran keras kepada internal organisasi.
“Anggota harus bertanggung jawab dalam bekerja. Jika itu tidak ada, jangan berharap organisasi ini dipandang,” ucapnya lantang.
InvestigasiGWI.com mencatat bahwa pernyataan Sudarto ini menyinggung fakta lapangan—RTMM SPSI selama ini kerap menghadapi stigma sebagai serikat yang bergerak hanya saat ada masalah, tetapi lemah dalam konsolidasi internal.
Sudarto menegaskan RTMM harus:
- Tetap tumbuh
- Fokus pada perlindungan dan kesejahteraan pekerja
- Adaptif terhadap kebijakan pemerintah
- Mampu memberi masukan resmi dan bermutu
- Menjadi mitra negara, bukan sekadar kelompok penekan
“RTMM harus mampu berkontribusi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produsen,” tambahnya.
Kapolda via Dirbinmas: “Serikat Pekerja Boleh Keras, Tapi Tidak Boleh Jadi Sumbu Konflik”
Kapolda Jambi melalui Kombes Pol Hengky Poerwanto menyampaikan empat poin penting yang menjadi perhatian Polri. Dan nada sambutannya jelas: peringatan keras.
1. Serikat Pekerja Hak Pekerja, Tapi Jangan Rusak Hubungan Industrial
Polri menegaskan bahwa serikat pekerja wajib memperjuangkan hak anggotanya, namun tidak boleh menjadi pemicu kegaduhan yang mengancam stabilitas daerah.
Sikap serikat harus terukur—keras boleh, tapi tidak liar.
2. Penetapan UMP/UMK Jambi “Menggantung” Menunggu Regulasi Pusat
Dirbinmas mengungkap fakta penting: penetapan UMP dan UMK Jambi masih menunggu regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Konsultasi Publik PP baru dijadwalkan 17 November 2025, yang berarti keputusan pengupahan di Jambi masih penuh ketidakpastian.
3. Mekanisme UMK Berlapis dan Memakan Waktu
Pembahasan dilakukan mulai dari kabupaten/kota lalu ke Gubernur, kemudian kembali ke Dewan Pengupahan Provinsi—proses berjenjang yang rawan tarik-menarik kepentingan.
4. Tenggat Maksimal 31 Desember 2025
Jika molor, akan timbul kekacauan regulasi pengupahan di seluruh Jambi.
Kombes Hengky menegaskan:
“Pengurus serikat harus mampu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan memicu gangguan Kamtibmas.”
Nada tegas ini menunjukkan bahwa Polri tidak ingin organisasi buruh menjadi motor konflik, terutama menjelang penetapan upah yang rentan gesekan.
InvestigasiGWI.com Mencatat: MUSDA Ini Bukan Sekadar Forum, Tapi Alarm untuk RTMM SPSI
Dari hasil pengamatan di lapangan, InvestigasiGWI.com menemukan bahwa MUSDA RTMM SPSI kali ini membawa sejumlah catatan kritis:
1. RTMM Masih Lemah dalam Konsolidasi
Banyak anggota yang hadir mengeluhkan minimnya komunikasi struktural dari pimpinan ke basis.
2. Perusahaan Besar Datang, Tapi Dialog Terbuka Minim
Kehadiran perusahaan raksasa tidak dibarengi forum dialog transparan mengenai masalah nyata: target produksi, tekanan kerja, dan upah.
3. Kebijakan Pengupahan Masih “Abu-Abu”
Dengan regulasi pusat yang belum turun, nasib UMP/UMK Jambi 2026 masih menggantung.
Serikat pekerja seharusnya mengambil posisi proaktif, bukan hanya menunggu.
4. Tantangan Kepemimpinan Baru
MUSDA ini diharapkan melahirkan pimpinan serikat yang tidak hanya “populer”, tapi mampu berhadapan dengan:
- manajemen perusahaan,
- pemerintah,
- tekanan kebijakan pusat,
- dan dinamika anggota.
MUSDA KE-III RTMM SPSI Harus Jadi Titik Balik, Bukan Agenda Seremonial
Jika RTMM SPSI Jambi ingin dihormati, maka MUSDA ini harus menjadi titik balik pembenahan besar-besaran.
Tidak boleh ada lagi:
- serikat pasif,
- pimpinan yang hanya bicara,
- kebijakan tanpa kajian,
- atau anggota yang apatis.
RTMM SPSI harus menjadi kekuatan pekerja yang solid, cerdas, transparan, dan berani mengambil posisi tegas dalam isu-isu strategis.
Jika tidak, serikat ini akan terus tertinggal dan hanya menjadi penonton dalam arus besar industri.
Reporter: Fahmi Hendri
Editor: Zulkarnain Idrus
.jpeg)
