Jakarta, Minggu 17 Agustus 2025 – InvestigasiGWI.com |
Isu miring kerap menghantam lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung (MA). Di tengah derasnya arus informasi di era digital, Humas MA dituntut bergerak cepat dan tepat untuk mengelola bad news yang bisa meruntuhkan kepercayaan publik.
Investigasi InvestigasiGWI.com menemukan, ada beberapa langkah konkrit yang kini ditempuh Humas MA. Pertama, respons cepat. Setiap kabar negatif yang muncul langsung direspons dengan klarifikasi berbasis data. Keterlambatan hanya akan membuka ruang spekulasi dan memperburuk situasi.
Kedua, koordinasi internal. Humas MA tidak bekerja sendirian, melainkan berkolaborasi dengan unit-unit di internal lembaga untuk memastikan fakta yang disampaikan ke publik benar-benar akurat.
Ketiga, strategi komunikasi terbuka. Fakta yang sudah diverifikasi dipublikasikan lewat berbagai saluran: website resmi, media sosial, siaran pers, hingga konferensi pers. Langkah ini menegaskan bahwa MA tidak bersembunyi di balik isu, melainkan proaktif memberi jawaban.
Namun, tak berhenti di sana. Narasi positif juga terus dibangun. Publikasi tentang inovasi pelayanan peradilan, keberhasilan penyelesaian perkara besar, hingga upaya reformasi birokrasi menjadi senjata untuk menyeimbangkan pemberitaan negatif.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah edukasi hukum. Publik sering kali salah paham karena rumitnya bahasa hukum dan prosedur peradilan. Humas MA diharapkan mampu menerjemahkan hal tersebut dengan bahasa sederhana agar masyarakat lebih mudah memahami.
Dari sisi hubungan eksternal, pendekatan kepada media massa juga diperkuat. Jurnalis diberikan akses informasi resmi agar tidak terjebak pada narasi sepihak. “Jika hubungan dengan pers terjaga baik, pemberitaan bisa lebih proporsional dan tidak dipelintir,” ungkap salah satu sumber internal.
Di ranah digital, interaksi di media sosial juga menjadi perhatian. Pertanyaan publik dijawab dengan profesional, sementara komentar kritis ditanggapi dengan argumen informatif. Langkah ini dianggap sebagai cara menjaga citra lembaga di ruang publik yang semakin terbuka.
Dengan strategi tersebut, Humas MA tidak hanya memadamkan isu negatif, tetapi juga perlahan membangun benteng kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sebab, dalam komunikasi publik modern, yang dibutuhkan bukan hanya klarifikasi, melainkan konsistensi narasi yang membentuk citra institusi.
Laporan Khusus – InvestigasiGWI.com
.jpeg)
