InvestigasiGWI.com | Maluku Utara, 24 Agustus 2025 —
Di tengah terus menguatnya konflik agraria di berbagai wilayah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan kembali pentingnya prinsip keadilan dalam setiap kebijakan pertanahan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam orasi kebangsaan di Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Ternate, Sabtu (23/8/2025).
“Dalam konteks kita mengambil keputusan publik, jadi yang paling penting itu adalah masalah keadilan. Pada kebijakan pertanahan, transformasi pengelolaan sumber daya harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat,” tegas Nusron.
Namun, di balik pesan ideal tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa problem pertanahan masih menjadi sumber konflik kronis di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara. Catatan investigasi kami mendapati bahwa sengketa lahan perkebunan, pertambangan, hingga tumpang tindih sertifikat tanah masih menghantui masyarakat setempat. Situasi ini kerap menimbulkan gesekan antara warga, korporasi, hingga pemerintah daerah.
Nusron mengingatkan bahwa keadilan tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. “Kalau kita ingin bekerja dan berjuang secara konsepsional, mengedepankan idealisme kita di mana pun kita berpijak, apakah itu sebagai gubernur, menteri, DPR, atau rakyat, kata kunci yang kita perjuangkan adalah keadilan,” katanya.
Rakor Regional KAHMI bertema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia” ini dibuka oleh Koordinator Presidium Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Turut hadir Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Nusron sendiri hadir bersama Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dan Kepala Kanwil BPN Maluku Utara, Lalu Harisandi. Kehadiran pejabat tinggi di forum ini memperlihatkan bagaimana isu pertanahan tidak hanya berhenti pada tataran teknis, tetapi juga menyangkut konsolidasi politik dan arah pembangunan nasional.
📌 Redaksi InvestigasiGWI.com
.jpeg)
