Pandeglang, 16 Agustus 2025 — InvestigasiGWI.com |
Gelombang kekecewaan masyarakat Pandeglang semakin nyata. Harapan akan hadirnya kebijakan yang menyejahterakan justru berbalik menjadi keresahan. Sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dituding lebih mementingkan kepentingan segelintir pihak dan keuntungan jangka pendek, alih-alih berpihak pada rakyat kecil.
Sejumlah pemuda Pandeglang pun angkat suara. Mereka tidak segan menyatakan sikap tegas: Kami Melawan.
Rohmat, perwakilan pemuda, mengungkapkan bahwa pembangunan yang digembar-gemborkan pemerintah daerah hanya akan menjadi beban bila tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami tidak anti pembangunan. Tapi kami menolak pembangunan yang menindas, yang tidak transparan, dan hanya menguntungkan penguasa serta pengusaha. Kalau kebijakan itu bukan untuk rakyat, maka dengan tegas kami katakan: Kami Lawan!” ungkapnya.
Ia juga mengkritik keras praktik kebijakan yang dibungkus narasi indah, namun pada kenyataannya merugikan masyarakat luas.
“Kalau sampah ya sampah. Jangan dibungkus jadi emas. Kebijakan yang buruk tetaplah buruk, meski dihiasi kata-kata manis. Bagaimana Pandeglang mau berkah, kalau arah kebijakannya justru menjauh dari rakyatnya sendiri?” tegas Rohmat.
Jejak Kritik: Antara Cuan dan Kepentingan Publik
Dari kacamata pemuda, arah kebijakan publik seharusnya dilandasi semangat keberpihakan, keadilan, dan pelayanan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan indikasi sebaliknya. Pemkab seolah lebih sibuk mengejar “cuan” ketimbang mendengar suara masyarakat.
“Pandeglang butuh pemimpin yang benar-benar mendengar, bukan sekadar mendulang keuntungan. Pandeglang butuh kebijakan bersih, bukan sampah kebijakan yang dibungkus narasi palsu,” sindir Rohmat.
Ia menegaskan bahwa keberkahan sebuah daerah tidak datang dari proyek mewah atau anggaran jumbo, tetapi dari integritas dan keberanian pemimpin melibatkan rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Momentum Kemerdekaan, Saatnya Mengawal Kebijakan
Berangkat dari semangat HUT RI ke-80, para pemuda Pandeglang menyerukan perlawanan terhadap segala bentuk kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Daerah ini milik rakyat, bukan milik segelintir elite. Jangan diam ketika kebijakan justru menindas. Pandeglang memanggil, dan kami berdiri untuk rakyat,” pungkas Rohmat dengan nada tegas.
Redaksi: InvestigasiGWI.com
.jpeg)
