MEDAN | investigasigwi.com –
Penggiat sosial Muhammad Zulfahri Tanjung mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak setengah hati dalam mengungkap kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Ia meminta agar KPK berani mengusut hingga ke akar persoalan, termasuk kemungkinan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Arif Nasution.
"KPK harus berani membongkar siapa aktor intelektual di balik kasus ini. Jangan hanya berhenti pada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya meyakini mereka tidak bekerja sendiri," tegas Zulfahri dalam keterangannya, Senin (1/7/2025).
Seperti diketahui, KPK menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kamis malam (26/6/2025). Dari unsur pemerintah, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK Dinas PUPR Rasuli Efendi Siregar, dan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto. Sementara dari pihak swasta adalah Akhirun Efendi Siregar (Dirut PT Dalihan Natolu Group) dan anaknya, M Rayhan Dulasmi Piliang (Direktur PT RN).
Menurut Zulfahri, proyek bernilai besar seperti ini tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan kepala daerah. Ia menyebut KPK harus memiliki nyali untuk memeriksa Bobby Nasution demi menjawab pertanyaan publik soal keterlibatan pihak-pihak di level atas.
"Rakyat Sumut menunggu ketegasan KPK. Jangan hanya tegas kepada bawahan, tapi diam terhadap atasan. Kalau memang ada indikasi keterlibatan Gubernur, ya periksa saja," katanya.
Ia juga menyinggung karakter kepemimpinan di Sumatera Utara yang menurutnya antikritik.
"Setiap dikritik selalu klarifikasi. Bukannya melakukan evaluasi, malah sibuk membela diri. Ini cermin buruk bagi tata kelola pemerintahan yang sehat," ujar Zulfahri.
Terakhir, Zulfahri menyampaikan harapannya agar KPK tidak hanya bermain di permukaan.
"Kami akan pantau terus. Apakah KPK sungguh-sungguh mengungkap semuanya, atau kasus ini perlahan ditenggelamkan seperti banyak kasus sebelumnya," tutupnya. (Red)
.jpeg)
