INVESTIGASIGWI.com |
Manado – Jumat, 18 Juli 2025 | Gerak cepat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam urusan birokrasi patut diapresiasi, namun juga patut dikritisi lebih dalam. Di saat banyak daerah masih berjibaku menyusun berkas dan menunggu tenggat waktu Oktober 2025, Sulut justru tancap gas lebih awal dengan melantik 3.420 PPPK per 1 Juli 2025. Ini bukan hanya perkara teknis, tapi mencerminkan pola kepemimpinan dan eksekusi kebijakan yang patut jadi studi kasus nasional.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif, tak menutupi kekagumannya. Dalam sambutannya yang disampaikan saat pelantikan di Kantor Gubernur Sulut, Zudan menyebut langkah Sulut sebagai “tercepat dan terbanyak secara nasional”, melampaui ekspektasi pusat.
> “Kita harus akui, ini bukan prestasi biasa. Di tengah banyak daerah yang lambat, Sulut membuktikan bisa lebih cepat tiga bulan dari target nasional,” ujar Zudan tegas.
Namun InvestigasiGWI.com mempertanyakan: Apakah percepatan ini murni hasil kesiapan sistemik, atau ada dorongan politik dan kepentingan lain menjelang kontestasi kekuasaan daerah? Sejumlah analis menilai, kecepatan ini perlu diimbangi dengan transparansi dalam rekrutmen dan distribusi tugas para PPPK yang dilantik.
Dalam data yang disampaikan, 3.420 PPPK yang dilantik terdiri dari 3.324 tenaga teknis dan 96 guru. Mereka merupakan hasil seleksi 2024, dan langsung menerima SK dengan TMT 1 Juli 2025. Ini bukan angka kecil dan tentu membawa konsekuensi besar terhadap struktur birokrasi Pemprov Sulut.
> “Mindset ASN harus berubah. Adaptif, loyal, dan siap kerja keras dalam tekanan waktu. ASN adalah garda depan pelayanan negara, bukan hanya stempel birokrasi,” lanjut Zudan.
Yang menarik, pelantikan ini dihadiri oleh kekuatan penuh birokrasi dan struktural: Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Pj. Sekda Tahlis Gallang, serta jajaran pejabat tinggi BKN. Hal ini menegaskan bahwa proses ini punya nilai strategis di mata pusat.
Namun demikian, InvestigasiGWI.com mencatat bahwa hingga pelantikan dilakukan, belum ada laporan terbuka kepada publik soal sebaran penempatan, kriteria seleksi akhir, hingga mekanisme pengawasan kinerja para PPPK yang dilantik. Di sinilah ruang kritik dan pengawasan publik harus dihidupkan.
> “Selamat kepada para PPPK yang dilantik. Tapi ingat, hari ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kewajiban melayani dengan integritas. Kita akan awasi,” tulis salah satu aktivis kebijakan publik Sulut dalam pernyataannya kepada redaksi. (SB)
Catatan Redaksi InvestigasiGWI.com:
Percepatan bukan berarti bebas dari evaluasi. Kita mendukung langkah maju Pemprov Sulut, namun publik berhak tahu bagaimana proses ini dikawal secara akuntabel. Apakah benar ini demi rakyat, atau sekadar pemoles citra?
Tim Investigasi – InvestigasiGWI.com
Mengupas Fakta di Balik Agenda, Tanpa Kompromi.
.jpeg)
