InvestigasiGWI.com | Jakarta, 12 Juli 2025
Di tengah tuntutan publik terhadap pelayanan birokrasi yang cepat, bersih, dan transparan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kembali tampil di hadapan Komisi II DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (9/7/2025), ia menyampaikan capaian kinerja Kementerian PANRB tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026.
Namun, di balik paparan yang sarat jargon transformasi dan digitalisasi, publik bertanya: sudah sejauh mana program-program ini menyentuh realitas pelayanan publik di lapangan?
Progres 2025: Penataan dan Digitalisasi, Tapi Masih Banyak PR
Menurut Menteri Rini, Kementerian PANRB tahun ini fokus pada penataan kelembagaan, penyusunan arah reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi. Namun realita di banyak daerah masih menunjukkan wajah pelayanan yang lamban, berbelit, dan jauh dari prinsip “user-centric” yang digaungkan pusat.
Target 2026: Roadmap RB, SAKP dan Manajemen ASN Berbasis Talenta
Rencana kerja 2026 mengusung pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahap I, penguatan akuntabilitas melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), serta pengembangan manajemen ASN berbasis talenta dan sistem merit.
“Dengan SAKP, kami ingin menggeser paradigma dari kinerja instansional menjadi shared outcome lintas kementerian/lembaga,” ucap Rini.
Tapi benarkah sinergi itu sudah terbentuk? Ataukah masih terjebak dalam ego sektoral antarinstansi yang seringkali justru menjadi penghambat program lintas kementerian?
Transformasi Digital: Sekadar Infrastruktur atau Perubahan Nyata?
Rini juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment. Hal ini ditujukan untuk menunjang layanan prioritas seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Namun, banyak kalangan menilai, tanpa perbaikan serius pada tata kelola, keamanan data, dan literasi digital ASN, transformasi ini berisiko hanya menjadi proyek infrastruktur tanpa dampak nyata ke masyarakat.
DPR RI Apresiasi, Tapi Perlu Kontrol Ketat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memberikan apresiasi terhadap kinerja PANRB dan menyatakan dukungan terhadap program kerja kementerian tersebut.
Namun pertanyaannya: apakah DPR akan sekadar menjadi pemberi dukungan formal, atau berani mengawal dan mengkritisi secara tajam implementasi di lapangan?
Catatan Kritis
Reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan memang tak bisa disulap dalam semalam. Tapi jika orientasinya hanya pada laporan dan jargon di ruang-ruang rapat, maka rakyat hanya akan mendapatkan pelayanan yang stagnan dibungkus kemasan digital.
Kementerian PANRB perlu membuktikan bahwa semua rencana ini bukan hanya retorika, tetapi komitmen nyata yang dirasakan masyarakat, terutama di pelosok, di desa, dan di ruang-ruang pelayanan dasar publik.
(InvestigasiGWI.com – Redaksi Khusus)
.jpeg)
