InvestigasiGWI.com | Medan – Dewan Pimpinan Daerah Media Online Siber Indonesia (DPD MOSI) Kota Medan melontarkan kritik keras terhadap penanganan kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ditangani Polres Tapanuli Selatan. Pasalnya, hingga genap satu bulan pasca penangkapan satu unit mobil L300 yang diduga mengangkut sekitar 900 liter solar subsidi di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), publik belum melihat adanya perkembangan signifikan terkait pengungkapan aktor intelektual di balik praktik tersebut.
Ketua dan pengurus DPD MOSI Kota Medan menilai pernyataan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, SH, SIK, MH, yang sebelumnya menyebutkan bahwa pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Pertamina dan mendalami kasus tersebut, hingga kini belum menunjukkan hasil konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut DPD MOSI, langkah kepolisian yang hanya berfokus pada penangkapan sopir kendaraan pengangkut BBM subsidi tanpa menyentuh pihak-pihak lain yang diduga terlibat, justru memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai keseriusan aparat dalam memberantas mafia BBM bersubsidi.
“Sudah satu bulan berlalu sejak penangkapan itu dilakukan. Namun hingga hari ini, publik belum melihat adanya tersangka lain yang ditetapkan, termasuk dugaan keterlibatan pihak SPBU atau pihak lain yang memiliki peran lebih besar dalam rantai distribusi ilegal BBM subsidi tersebut,” tegas perwakilan DPD MOSI Kota Medan.
Sebagaimana diketahui, penindakan tersebut dilakukan pada Kamis malam, 14 Mei 2026, di Jalan Lintas Langgapayung–Gunung Tua, tepatnya di Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara. Operasi itu dipimpin langsung oleh Ipda Ansor Harahap dan sempat menjadi perhatian publik setelah dipublikasikan secara luas.
Namun demikian, DPD MOSI menilai keberhasilan penangkapan sopir kendaraan tidak dapat dijadikan ukuran utama keberhasilan pemberantasan mafia BBM bersubsidi. Sebab, menurut mereka, terdapat dugaan adanya jaringan yang lebih besar yang seharusnya menjadi fokus utama penyelidikan.
“Secara logika, BBM subsidi yang jumlahnya mencapai ratusan liter itu tidak mungkin muncul begitu saja. Jika aparat benar-benar serius, tentu alur distribusi dan pihak-pihak yang terlibat dapat ditelusuri hingga ke akar permasalahan,” ujarnya.
DPD MOSI bahkan menilai pernyataan mengenai pendalaman kasus dan koordinasi dengan Pertamina yang disampaikan Kapolres Tapanuli Selatan sejauh ini terkesan hanya sebatas wacana. Masyarakat, kata mereka, masih menunggu pembuktian nyata dari komitmen yang pernah disampaikan kepada publik.
Lebih lanjut, organisasi tersebut meminta Kapolres Tapanuli Selatan beserta jajaran Satreskrim dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) agar bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka mengingatkan agar tidak muncul spekulasi maupun dugaan negatif yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Polisi seharusnya berterima kasih kepada masyarakat yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dukungan terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta membantu penegakan hukum,” lanjutnya.
DPD MOSI Kota Medan juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Bahkan, jika dinilai tidak ada kemajuan berarti dalam pengungkapan jaringan yang lebih besar, mereka menyatakan siap membawa persoalan itu ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kalau memang Kapolres Tapanuli Selatan, Kasat Reskrim maupun Kanit Tipidter tidak sanggup menuntaskan kasus ini, sampaikan secara terbuka kepada publik. Jangan sampai masyarakat menilai ada ketidakseriusan dalam penanganannya. Kami siap mengawal kasus ini hingga ke Mabes Polri,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi terbaru dari Polres Tapanuli Selatan terkait perkembangan penyidikan maupun hasil koordinasi yang disebutkan sebelumnya dengan pihak Pertamina mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zulkarnain Idrus
