TERNATE, InvestigasiGWI.com – Polemik rencana pinjaman daerah kembali menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai pandangan kritis terkait kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Di tengah besarnya APBD yang dikelola setiap tahun, publik mempertanyakan alasan pemerintah daerah masih membuka opsi pembiayaan melalui pinjaman untuk mendukung program pembangunan. Minggu 21/06.
Dalam diskusi yang beredar, sejumlah pihak menilai langkah tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama ini aktif melakukan berbagai agenda koordinasi dan roadshow ke kementerian untuk memperjuangkan dukungan anggaran pusat. Namun di sisi lain, daerah masih dikabarkan membutuhkan skema pinjaman sebagai sumber pembiayaan tambahan.
Kritik tidak hanya diarahkan kepada eksekutif, tetapi juga kepada proses pembahasan di tingkat legislatif. Muncul dugaan bahwa DPRD Maluku Utara tidak memperoleh informasi secara utuh dan komprehensif saat pembahasan rencana pembiayaan tersebut, sehingga sejumlah aspek strategis belum terungkap secara terbuka kepada publik.
Sejumlah warga dan aktivis di Ternate turut memberikan tanggapan atas isu ini. Mereka menilai pemerintah daerah perlu lebih terbuka dalam menjelaskan arah kebijakan fiskal, terutama jika menyangkut utang daerah.
“Kalau APBD besar, kenapa masih harus pinjam? Harusnya jelaskan ke masyarakat secara terbuka supaya tidak menimbulkan kecurigaan,” ujar salah satu warga Ternate.
Sementara itu, aktivis pemerhati kebijakan publik menilai rencana pinjaman daerah harus disertai kajian yang benar-benar transparan dan mudah diakses publik. Ia menegaskan bahwa beban fiskal jangka panjang tidak boleh diputuskan tanpa pengawasan ketat DPRD.
“DPRD harus diberi data lengkap. Kalau tidak, fungsi pengawasan bisa melemah. Ini menyangkut masa depan keuangan daerah,” katanya.
Dalam percakapan lain di ruang publik, sebagian masyarakat juga menyoroti potensi dampak pinjaman terhadap program pelayanan dasar. Mereka khawatir, jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan tersebut dapat berimbas pada tertundanya pembayaran hak-hak pegawai dan layanan publik.
“Jangan sampai nanti yang dikorbankan itu layanan masyarakat. Kita minta prioritasnya jelas,” ungkap warga lainnya.
Apabila dugaan keterbatasan informasi di DPRD benar terjadi, maka kondisi itu berpotensi melemahkan fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam mengontrol kebijakan anggaran daerah.
Karena itu, sejumlah kalangan mendesak DPRD Maluku Utara untuk segera melakukan pendalaman melalui rapat dengar pendapat, meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah, serta membuka seluruh dokumen terkait rencana pinjaman kepada publik.
Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menghindari spekulasi yang semakin berkembang. Sebab, masyarakat berhak mengetahui alasan, tujuan, manfaat, serta risiko dari setiap kebijakan yang berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
Hingga rilis ini disusun, belum terdapat klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait berbagai pandangan dan dugaan yang berkembang dalam diskusi tersebut. Namun isu ini dipastikan akan menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola keuangan daerah, akuntabilitas pemerintahan, dan masa depan fiskal Maluku Utara.
Redaksi: Iswan
