Mataram – InvestigasiGWI.com | Penutupan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 30 Agustus 2025, menjadi sorotan setelah Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan pentingnya ide, kreasi, dan inovasi dalam mengelola kawasan transmigrasi.
Dalam forum yang dihadiri 127 dinas transmigrasi dari kabupaten, kota, hingga provinsi seluruh Indonesia itu, Viva Yoga menyampaikan bahwa pembentukan Kementerian Transmigrasi oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah-Putih merupakan bagian dari realisasi Asta Cita. “Dengan berbagai program yang ada di Kementerian Transmigrasi, amanat presiden itu siap kita laksanakan,” katanya.
Namun, di balik pesan optimistis itu, terselip tantangan serius: bagaimana memastikan program transmigrasi berjalan akuntabel, transparan, prudent, cepat, dan benar-benar memberi dampak bagi transmigran maupun masyarakat lokal. Sejarah panjang transmigrasi di Indonesia kerap diwarnai persoalan tumpang tindih lahan, kurangnya fasilitas dasar, hingga minimnya sinergi dengan sektor usaha.
“Kita menginginkan program sekecil apapun memberikan dampak positif pada masyarakat,” tegas Viva Yoga.
Ia mendorong agar dinas transmigrasi daerah berani keluar dari pola lama dengan menggandeng korporasi, koperasi, BUMD, maupun BUMN untuk berinvestasi di kawasan transmigrasi. “Kita akan memfasilitasi proses itu agar berjalan baik. Dengan begitu akan tercipta nilai tambah, produktivitas, daya saing, serta peningkatan pendapatan,” ujarnya.
Jika kolaborasi lintas sektor itu benar-benar terwujud, transmigrasi bisa menjadi instrumen pembangunan nasional, bukan sekadar program administratif rutin.
Viva Yoga menutup arahannya dengan ajakan membangun komunikasi, kolaborasi, dan sinergi antarpihak untuk memastikan hasil kesepakatan rapat benar-benar terlaksana. “Selamat bekerja, mari tuntaskan program yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.
Catatan InvestigasiGWI.com:
Pernyataan Wamen ini menjadi alarm penting: tanpa transparansi dan inovasi, transmigrasi hanya akan mengulang masalah lama. Tantangan ke depan adalah memastikan setiap rupiah anggaran transmigrasi benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.
Redaksi: InvestigasiGWI.com
.jpeg)
