Palu – InvestigasiGWI.com | Jelang aksi unjuk rasa di Kota Palu, beredar pesan berantai di media sosial yang menimbulkan keresahan publik. Pesan itu menyebutkan bahwa akan ada aksi besar pada Senin (1/9) di kawasan Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Hasanuddin (Taman GOR). Lebih jauh, pesan itu menuding bahwa polisi akan memilih diam jika massa sudah anarkis di Gedung DPRD.
Isu tersebut ditepis oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng). Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng, AKBP Sugeng Lestari, saat dikonfirmasi Minggu (31/8/2025), menegaskan informasi itu tidak benar dan menyesatkan.
“Polri tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan aspirasi. Itu hak yang dijamin Undang-Undang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Namun hak tersebut harus dilaksanakan dengan tertib, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain,” tegas Sugeng.
Ia menjelaskan, kepolisian bertugas memberikan perlindungan, melakukan koordinasi, dan mengamankan jalannya aksi. Meski begitu, ia mengingatkan adanya potensi provokasi pihak luar yang dapat menimbulkan kericuhan, perusakan, hingga penjarahan.
“Jika sampai terjadi tindakan anarkis, Presiden sudah menegaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas demi pemulihan keamanan,” ujarnya.
Menurutnya, setiap langkah Polri di lapangan dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai hukum. Polda Sulteng bersama Polres jajaran juga akan menjalankan pengamanan dengan SOP yang ketat, memprioritaskan keselamatan masyarakat, personel, serta pengamanan objek vital.
Dalam kesempatan itu, AKBP Sugeng juga mengimbau pihak sekolah, baik SMP, SMA maupun SMK, agar mengingatkan pelajarnya untuk tidak ikut aksi unjuk rasa, terlebih saat jam belajar berlangsung.
“Polda Sulteng menghormati kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, aspirasi harus disampaikan sesuai aturan hukum agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin membuat situasi kacau,” tutupnya.
Redaksi: InvestigasiGWI.com
.jpeg)
