Jakarta, Senin, 7 Juli 2025 – investigasiGWI.com | Di balik gemerlap seremoni dan deretan baliho bertuliskan “Zona Integritas”, publik justru mencium bau ketidakberesan yang kian menyengat dari lembaga peradilan. Pertanyaan demi pertanyaan tajam mulai menyeruak ke permukaan: Benarkah institusi peradilan hari ini masih berpihak kepada keadilan? Ataukah telah tersandera oleh budaya pencitraan yang kering makna?
Peringatan ini disuarakan langsung oleh Syamsul Bahri, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), yang menyebut saat ini telah terjadi turbulensi kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung (MA) dan seluruh jajarannya. Menurutnya, integritas yang selama ini digaungkan seolah menjadi “mantra kosong” yang hanya berhenti di atas podium-podium resmi.
“Pimpinan MA, Dirjen Badilum, dan Plt Kabawas sibuk membuat surat edaran, tetapi seolah lupa melihat realita di bawah. Apakah pelayanan di pengadilan benar-benar sudah maksimal? Sudahkah mereka turun langsung atau hanya membaca laporan penuh sensor?” tegas Syamsul kepada investigasiGWI.com.
Ia menambahkan bahwa seremonial integritas tidak akan pernah mampu menutupi borok sistem jika para pemimpin peradilan terus menghindari evaluasi langsung ke lapangan. Syamsul menyebut banyak keluhan pencari keadilan yang tidak tersampaikan, bahkan cenderung dipendam karena tidak adanya saluran resmi yang responsif.
Lebih dari itu, investigasiGWI.com menemukan bahwa minimnya keterlibatan petinggi MA dengan media menjadi salah satu faktor krusial yang memperburuk persepsi publik. Sulitnya akses media untuk mendapatkan klarifikasi atau informasi yang terbuka menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang sengaja ditutup-tutupi.
“Institusi peradilan di era teknologi dan kecerdasan buatan ini butuh pemimpin yang tak hanya cerdas di depan kamera, tetapi juga tangguh menghadapi kritik. Kalau semua dibalas dengan seremoni, maka lambat laun kepercayaan publik akan benar-benar rontok,” ujar Syamsul lantang.
Menurut FORSIMEMA-RI, solusi konkret dan keberanian membuka diri terhadap kritik adalah langkah darurat yang harus segera dilakukan jika Mahkamah Agung tidak ingin kehilangan legitimasinya di mata rakyat.
Apakah Mahkamah Agung dan institusi peradilan siap menjawab krisis ini dengan tindakan nyata? Ataukah akan terus terjebak dalam jebakan seremonial yang penuh polesan tetapi kosong makna? (Red/SB)
investigasiGWI.com akan terus memantau.
Reporter: Tim Investigasi GWI
Narasumber: Syamsul Bahri, Ketum FORSIMEMA-RI
.jpeg)
.jpeg)
