Lebak — InvestigasiGWI.com | Kegiatan rutin tahunan bertajuk Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) kembali digelar di Kabupaten Lebak. Dengan target ambisius mencapai Rp1,5 miliar dan menyasar lebih dari 310 ribu orang dari berbagai elemen masyarakat — mulai dari PNS, TNI/Polri, BUMN/BUMD, swasta, hingga pelajar — program ini digadang-gadang sebagai penggerak utama solidaritas kemanusiaan. Namun, muncul sejumlah pertanyaan publik: ke mana arah transparansi dana? Apakah benar-benar sampai kepada yang membutuhkan?
Ketua Pelaksana Bulan Dana PMI 2025, Alkadri, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa program ini bertujuan mendukung berbagai layanan PMI seperti kesiapsiagaan bencana, pelayanan darah, kesehatan, serta bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci suksesnya program ini.
“Setiap rupiah yang diberikan akan digunakan untuk meringankan beban sesama. Tapi untuk mencapainya, kami butuh dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat,” ujar Alkadri dalam peluncuran kegiatan di Pendopo Lebak, 29 Juli 2025.
Namun demikian, berdasarkan catatan investigasi tim InvestigasiGWI.com, pelaksanaan Bulan Dana PMI di sejumlah wilayah di Indonesia kerap menuai kritik karena minimnya laporan keuangan terbuka dan tidak adanya audit independen atas penggunaan dana publik yang terkumpul.
Ketua PMI Kabupaten Lebak, Drs. Asep Komar Hidayat, M.Pd., berjanji dana akan digunakan secara “bertanggung jawab” untuk berbagai program prioritas, termasuk penanganan bencana dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Ia juga mengapresiasi bantuan 100 rompi PMI dari PMI Provinsi Banten yang diberikan secara simbolis kepada jajaran PMI kecamatan.
“Kami berkomitmen penuh terhadap transparansi. Dukungan dari provinsi membuktikan bahwa PMI Lebak tidak berjalan sendiri,” tegas Asep.
Namun, publik berharap tidak sekadar seremoni dan slogan. Dalam banyak kasus di daerah lain, "bulan dana" justru menjadi ladang eksploitasi iuran wajib terselubung, terutama di lingkungan ASN dan pelajar, tanpa adanya pilihan sukarela yang sejati.
Sekda Lebak, Budi Santoso, dalam kapasitasnya sebagai Dewan Kehormatan PMI, menyerukan agar masyarakat tidak apatis.
“PMI sudah banyak berjasa dalam situasi krisis. Bulan Dana ini adalah investasi sosial. Jangan tunda, mari bantu sesama,” katanya penuh semangat.
Catatan Kritis InvestigasiGWI.com
- Ke mana aliran dana disalurkan? Apakah sudah ada audit dan laporan publik dari tahun sebelumnya?
- Apakah iuran benar-benar sukarela? Laporan dari beberapa sekolah dan instansi mengindikasikan adanya tekanan tidak langsung.
- Apakah dana digunakan tepat sasaran? Sejumlah bantuan PMI dinilai lamban dan tidak merata dalam respon bencana.
Bulan Dana PMI harus menjadi refleksi tanggung jawab kolektif dan bukan seremoni tahunan tanpa akuntabilitas. Transparansi penggunaan dana dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan adalah harga mati.
Jika tidak, maka kepedulian sosial yang digembar-gemborkan hanya akan menjadi tameng bagi praktik "wajib bayar berjubah kemanusiaan."
InvestigasiGWI.com
(Liputan: Tim Investigasi GWI – Wilayah Banten)
.jpeg)
