InvestigasiGWI.com | Langkat – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Langkat tidak hanya menyeret seorang kepala daerah dan sejumlah pihak sebagai tersangka. Perkara ini juga memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola puluhan paket proyek Pengadaan Langsung (PL) yang kini menjadi bagian dari penyidikan.
Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah YAM (38), pihak swasta yang menurut konstruksi perkara KPK memperoleh sekitar 80 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan senilai Rp9,5 miliar serta lima paket di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) senilai Rp748 juta pada tahun 2025 melalui koordinasi dengan IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Jumlah paket yang diterima dalam satu tahun anggaran memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penunjukan penyedia dan proses pengadaan. Apakah seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, menjadi bagian yang patut diuji melalui proses penyidikan.
Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan uang tunai Rp100 juta dari dalam kendaraan SYH. Berdasarkan paparan resmi KPK, YAM menerangkan bahwa uang tersebut merupakan fee proyek yang diminta SAF selaku Bupati Langkat. Keterangan tersebut masih merupakan bagian dari proses penyidikan dan akan diuji melalui pembuktian di persidangan.
Perkara ini dinilai tidak hanya menyangkut dugaan penerimaan fee, tetapi juga berpotensi membuka tabir mengenai bagaimana puluhan paket pekerjaan dapat terkonsentrasi pada pihak tertentu. Karena itu, publik menaruh harapan agar penyidikan tidak berhenti pada dugaan suap semata, melainkan juga menelusuri seluruh proses pengadaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran lainnya berdasarkan alat bukti yang sah.
Sejauh ini, KPK belum menyampaikan adanya pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka di luar konstruksi perkara yang telah diumumkan. Oleh karena itu, setiap pihak tetap harus dipandang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Publik Kabupaten Langkat kini menanti langkah lanjutan penyidik. Pengungkapan secara menyeluruh terhadap alur pengadaan, penentuan penyedia, serta dugaan adanya pengaturan proyek—apabila memang didukung alat bukti—akan menjadi ujian penting bagi penegakan hukum dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Sebab pada akhirnya, setiap rupiah anggaran pemerintah merupakan hak masyarakat yang harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Pengusutan yang menyeluruh diharapkan mampu mengungkap seluruh fakta hukum tanpa pandang bulu.
Reporter: Rudi Hartono
Editor: Zulkarnain Idrus
