SOFIFI – Kembali padamnya aliran listrik di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara memicu kritik dan kekecewaan masyarakat. Sebagai ibu kota provinsi, Sofifi dinilai seharusnya menjadi prioritas dalam pelayanan kelistrikan yang andal, stabil, dan bebas dari gangguan berulang. Selasa 14/07.
Peristiwa pemadaman yang kembali terjadi memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengelolaan, pengawasan, serta kesiapan sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Masyarakat menilai gangguan yang terus berulang tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa, melainkan harus menjadi perhatian serius manajemen PLN.
"Bagaimana mungkin pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara masih berkali-kali mengalami pemadaman listrik? Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," ujar salah seorang warga.
Masyarakat mendesak pimpinan PLN di Sofifi segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta strategi konkret untuk mencegah gangguan serupa kembali terjadi.
Sebagai pusat pemerintahan, Sofifi menjadi wajah pelayanan publik di Maluku Utara. Gangguan listrik yang berulang tidak hanya menghambat aktivitas pemerintahan, tetapi juga berdampak pada pelayanan masyarakat, aktivitas ekonomi, dunia usaha, hingga kepercayaan publik terhadap kualitas infrastruktur dasar.
Karena itu, masyarakat meminta PLN tidak sekadar melakukan perbaikan sementara, tetapi segera melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional, pengawasan jaringan, serta kesiapan infrastruktur kelistrikan di Sofifi. Peningkatan kualitas pelayanan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar pasokan listrik di ibu kota provinsi benar-benar andal.
Selain itu, transparansi kepada publik menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat berhak mengetahui penyebab pasti pemadaman, langkah perbaikan yang sedang dilakukan, serta komitmen PLN dalam memastikan peristiwa serupa tidak terus berulang.
Apabila gangguan listrik terus terjadi tanpa penjelasan dan solusi yang jelas, bukan hanya citra pelayanan PLN yang dipertaruhkan, tetapi juga kredibilitas pelayanan publik di ibu kota Provinsi Maluku Utara.
Redaksi: Iswan
