Jakarta – - investigasigwi ll--terlihat banyaknya banner yang bertulis copot dirlantas polda bengkulu di sekitaran mabes polri yang di buat oleh Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI), PP-PMI menyatakan keberatan dan menolak pengangkatan Kombes Pol. Mochammad Hassan, S.I.K., M.H. sebagai Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Bengkulu. Penolakan tersebut disampaikan karena organisasi tersebut menilai promosi jabatan strategis harus mempertimbangkan rekam jejak integritas dan etik pejabat yang bersangkutan, termasuk adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang pernah menjadi sorotan publik.
Ketua Umum PP-PMI, Ali Moma, mengatakan bahwa keberatan organisasinya bukan ditujukan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap penguatan budaya meritokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kami menghormati sepenuhnya kewenangan Kapolri dalam melakukan mutasi dan promosi jabatan. Namun, jabatan strategis harus diisi oleh figur yang tidak menyisakan persoalan etik yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Ketika terdapat rekam jejak dugaan pelanggaran serius yang masih menjadi perhatian publik, seharusnya hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses promosi. Polri membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki integritas yang tidak dipertanyakan.”
Ali Moma menambahkan bahwa reformasi birokrasi di tubuh Polri hanya akan memperoleh legitimasi apabila setiap promosi jabatan dilakukan secara transparan, objektif, dan berbasis rekam jejak yang bersih.
Sementara itu, Ketua PERMAHI Tangerang, Fahreza, menilai bahwa aspek etik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme seorang aparat penegak hukum.
“Seorang pejabat publik tidak cukup hanya dinilai dari kemampuan manajerial atau prestasi kerjanya. Integritas moral merupakan syarat utama untuk memimpin. Apabila terdapat catatan dugaan pelanggaran etik yang serius, maka promosi jabatan tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat dan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi. Kami berharap setiap kebijakan promosi benar-benar mempertimbangkan prinsip meritokrasi, akuntabilitas, dan transparansi.”
PP-PMI menyatakan akan terus mengawal isu tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat sipil. Organisasi tersebut juga mendorong agar setiap proses promosi jabatan di lingkungan institusi penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, serta kepastian hukum demi menjaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat, dan PP-PMI Akan melakukan aksi demonstasi pada senin 20 Juli 2027 di depan mabes polri apabila dirlantas polda bengkulu tidak segera di ganti.
.jpeg)
