Jakarta – InvestigasiGWI.com | Di tengah polemik status jutaan pegawai honorer yang menggantung selama bertahun-tahun, muncul suara lantang dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, yang juga dikenal sebagai tokoh oposisi tegas dan kritis terhadap kebijakan negara.
Dalam pernyataan resminya kepada sejumlah pimpinan redaksi media nasional dan internasional, Rabu (7/8/2025), Prof. Sutan menuding pemerintah, khususnya menteri, gubernur, bupati, dan wali kota, tidak cukup serius menangani nasib para tenaga honorer yang telah mengabdi 10–20 tahun tanpa kepastian status.
“Ini bukan hanya soal administrasi. Ini soal keadilan dan moral. Ribuan pegawai honorer bekerja tanpa status jelas, tanpa jaminan. Bahkan direkomendasikan pun tidak. Padahal mereka tulang punggung pelayanan publik,” tegas Prof. Sutan dari Kantor Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta Timur.
BKN Tegas: Tak Ajukan Formasi, Dianggap Tak Perlu
Pernyataan keras Prof. Sutan berkaitan erat dengan edaran resmi dari Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang menginstruksikan semua instansi segera mengajukan formasi PPPK Paruh Waktu. BKN menegaskan tidak akan ada perpanjangan waktu.
“Kalau tidak ajukan formasi, ya dianggap tidak perlu. Jangan salahkan pemerintah pusat kalau pegawai honorer Anda tetap menggantung,” ujar Zudan dalam siaran pers BKN.
Langkah ini merupakan bagian dari reformasi kepegawaian nasional yang dituding oleh banyak pihak sebagai setengah hati.
Fakta di Lapangan: Pengabdian Puluhan Tahun, Status Nol
InvestigasiGWI menemukan bahwa di banyak daerah, pegawai honorer yang telah bekerja sejak awal 2000-an, bahkan sebelumnya, masih berstatus tidak tetap, dengan upah minim dan tanpa jaminan karier.
Prof. Sutan menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan sistemik yang tidak bisa dibiarkan.
“Mereka mengabdi diam-diam, tanpa protes, demi keberlangsungan pelayanan negara. Tapi negara malah diam. Ini jelas pelecehan terhadap pengabdian,” ujarnya dengan nada geram.
Instruksi Tegas ke Presiden Prabowo
Prof. Sutan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih langsung penanganan honorer, dan menginstruksikan semua kepala daerah dan menteri untuk mendata serta mengangkat pegawai honorer lama menjadi CPNS atau PPPK tanpa mekanisme yang berbelit.
“Kalau pemerintah benar-benar pro rakyat, ini saatnya dibuktikan. Jangan biarkan mereka hanya jadi statistik. Ini nyawa, ini dapur, ini keluarga,” pungkasnya.
📌 Profil Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
– Pakar Hukum Internasional & Ekonom Nasional
– Presiden Partai Oposisi Merdeka
– Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta
📱 Kontak: 0811-8419-260
🕵️♂️ Laporan Khusus Redaksi – InvestigasiGWI.com
🗓️ Kamis, 8 Agustus 2025
