Medan, InvestigasiGWI.com – Forum diskusi yang digelar Dewan Pengurus Provinsi APINDO Sumatera Utara pada Selasa (24/6) menguak fakta lapangan yang mengkhawatirkan: para pengusaha di Sumut bukan hanya menghadapi tantangan bisnis, tetapi juga bertarung melawan sistem yang ruwet, ketidakpastian regulasi, dan lemahnya keberpihakan negara.
FGD bertema “Tantangan dan Hambatan serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Sumatera Utara” ini diadakan di Theater Room, Gedung Jati Junction, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan: dari BI, Dinas PMPTSP, hingga aparat penegak hukum. Namun, satu pertanyaan menggantung di udara: di mana negara saat pengusaha dihimpit dari segala sisi?
Masalah Lapangan: Izin, Preman, dan Biaya Gelap
Wakil Ketua DPP APINDO Sumut, Ng Pin Pin, mengungkapkan bahwa FGD ini merupakan inisiatif yang dipicu langsung oleh Kapolda Sumut.
"Banyak masalah di lapangan yang tidak tersampaikan. Sulitnya perizinan, biaya logistik tinggi, bahkan aksi premanisme masih menghantui," ungkapnya.
Investigasi GWI menelusuri lebih jauh: sejumlah pelaku usaha yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa masih marak "biaya tak resmi" dalam pengurusan izin di beberapa daerah. Ironisnya, mereka harus menggandeng konsultan hanya untuk mengakali keruwetan dokumen.
Suara Pengusaha: “Kami Bukan Ingin Dimanja, Tapi Jangan Disakiti”
Salah satu pengusaha, Ir Sugianto Makmur, berbicara blak-blakan.
"Kami bukan minta dimanja, tapi jangan diganggu. Kami sudah hancur-lebur. Negara hadir di atas kertas, tapi di lapangan kami berjuang sendiri," ucapnya lantang.
Ia menegaskan, Sumut terlalu bergantung pada sektor komoditas. Saat harga global terguncang, pengusaha lokal ikut ambruk—tanpa bantalan kebijakan nyata dari pemerintah.
Pemerintah Daerah: Optimisme Tanpa Koreksi Diri
Kepala Dinas PMPTSP Sumut, Faisal Arif Nasution, tetap menekankan target investasi Rp53 triliun tahun ini.
"Kami punya KEK, KIM, dan kawasan wisata unggulan. Kami tetap optimis," katanya.
Namun, tidak ada jawaban konkret terkait solusi atas keluhan teknis pengusaha. Sebuah sikap yang mencerminkan disconnect antara birokrasi dan realita di lapangan.
Akademisi dan BI: Diagnosis Benar, Tapi Siapa yang Menyembuhkan?
Dr Arif Rahman dari USU menyampaikan solusi teoritis: perbaikan SDM, pusat inovasi daerah, dan kolaborasi antara kampus-pengusaha-pemerintah.
BI Sumut, melalui Iman Gunadi, memaparkan potensi risiko global, namun menyebutkan inflasi Sumut masih terkendali dan daya beli tetap stabil.
Pernyataan yang justru kontras dengan jeritan pelaku usaha. InvestigasiGWI mencatat, banyak UMKM saat ini justru mengalami stagnasi hingga PHK senyap (silent layoffs).
Hukum dan Keamanan: Retorika atau Realita?
AKP Dr Rismanto dari Poldasu menyampaikan bahwa polisi hadir menjaga iklim investasi.
"Penegakan hukum bukan untuk memenjarakan, tapi menjamin stabilitas," ujarnya.
Namun, hasil investigasi kami menunjukkan bahwa di beberapa kawasan industri di pinggiran Medan, pungli dan tekanan dari oknum masih jadi momok. Apakah Poldasu akan turun langsung atau ini hanya jadi pernyataan formal?
Catatan Redaksi InvestigasiGWI.com
FGD ini lebih dari sekadar diskusi. Ia adalah cermin buram dari hubungan negara dan pengusaha. Negara ada, tapi belum benar-benar hadir. Masalah-masalah teknis yang terus berulang seolah dibiarkan menjadi sistematis. Jika dibiarkan, Sumut akan terus menjadi daerah yang “tumbuh semu”—tinggi di atas kertas, tapi keropos di lapangan.
Kami akan terus menelusuri, memverifikasi, dan menyuarakan.
InvestigasiGWI.com – Mengungkap, Bukan Menyenangkan.
.jpeg)
