Memuat berita headline...
Warga Lippo Village Kembali Tak Bisa Masuk Rumah, Protes Aturan Scan KTP dan Tagihan IPKL hingga Rp5 Juta per Bulan
November 16, 2026
0

INVESTIGASI GWI
TANGERANG - Persoalan pengelolaan kawasan perumahan di lingkungan Cluster Cendana Peak dan Cluster Taman New Britania, Lippo Village, kembali memanas. Sejumlah warga mengeluhkan pembatasan akses masuk ke kawasan tempat tinggal mereka yang diterapkan oleh Town Management Department (TMD), termasuk kewajiban pemindaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai salah satu persyaratan untuk memasuki lingkungan perumahan.
Persoalan tersebut kembali terjadi pada Senin malam (16/11/2026). Warga mengaku tidak dapat mengakses rumah mereka secara leluasa karena harus mengikuti mekanisme akses yang diterapkan pengelola TMD. Warga mempertanyakan dasar kewenangan pengelola dalam memberlakukan aturan tersebut, terlebih karena menurut mereka belum pernah ada kesepakatan bersama dengan penghuni.
Situasi semakin memanas hingga sejumlah warga akhirnya mencopot plang atau perangkat yang berkaitan dengan penerapan aturan akses tersebut. Namun, warga menegaskan bahwa tindakan itu bukan bentuk perusakan karena barang tersebut hanya dilepas dan kemudian diserahkan kembali ke pos keamanan.
Erwin, selaku Ketua RT setempat, menjelaskan bahwa perangkat tersebut telah dikembalikan kepada petugas keamanan.
"Barang sudah diserahkan kembali di sini, di pos satpam. Itu cuma dicopot bautnya. Jadi tidak ada pengrusakan," ujar Erwin yang kemudian bersama warga melaporkan kejadian tersebut ke polres Tangerang Selatan, Senin malam, (16/11/2026)
Erwin menilai pengelola kawasan seharusnya memiliki dasar kewenangan yang jelas sebelum memberlakukan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
Menurutnya, kewajiban melakukan pemindaian KTP bukan sekadar persoalan tata tertib lingkungan, melainkan juga menyangkut pemrosesan data pribadi yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam aturan tersebut, pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar yang sah dan memenuhi prinsip perlindungan data.
Selain itu, Erwin juga mempertanyakan kebijakan pembatasan akses masuk ke rumah sendiri apabila warga menolak mengikuti mekanisme pemindaian KTP.
Ia mengingatkan bahwa hak untuk bertempat tinggal dan hak kepemilikan pribadi dilindungi oleh konstitusi.
"Scan KTP bukan sekadar tata tertib, tetapi pemrosesan data pribadi yang diatur UU PDP. Pembatasan akses ke rumah sendiri juga menyangkut hak konstitusional dan hak milik warga," tegasnya.
Erwin kemudian merujuk Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk bertempat tinggal serta perlindungan terhadap hak milik pribadi agar tidak diambil alih secara sewenang-wenang.
Ia juga mengacu pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan seseorang.
Menurut Erwin, pengelola kawasan tidak boleh bertindak seolah-olah memiliki kewenangan mutlak untuk membatasi hak warga atas rumah yang mereka tempati.
Persoalan lain yang menjadi sorotan warga adalah penarikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPKL) yang nilainya bervariasi berdasarkan luas tanah dan bangunan.
Erwin mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, tagihan IPKL warga paling rendah berkisar Rp700 ribu per bulan. Sementara itu, untuk rumah dengan luas tanah dan bangunan tertentu, tagihannya dapat mencapai Rp4 juta hingga Rp5 juta setiap bulan.
Ketika ditanya mengenai dasar penarikan iuran tersebut, Erwin menegaskan bahwa warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam kesepakatan awal mengenai penunjukan maupun kewenangan pengelola.
"Pada dasarnya, pengelola itu wajib mempunyai mandat atau kesepakatan dengan warga. Apabila pengelola tidak mempunyai kesepakatan dengan warga, maka iuran yang ditagihkan perlu dipertanyakan dasar hukumnya," ujarnya.
Ia juga mengaku warga selama ini hanya menerima tagihan bulanan tanpa mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai dasar penunjukan pengelola, mekanisme pengelolaan, maupun kesepakatan yang menjadi landasan penarikan iuran.
Menurutnya, pengelola hanya diketahui ditunjuk oleh pihak pengembang, tetapi warga tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses tersebut.
"Kami selama ini hanya tahu setiap bulan dikirimi tagihan dan disuruh membayar. Setiap tahun IPKL naik. Kalau tidak membayar, kami dikenakan denda dan bunga. Bahkan, bukan hanya fasilitas yang dipersoalkan, tetapi akses masuk ke rumah pun bisa dibatasi," ungkapnya.
Erwin menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan warga apabila dilakukan tanpa dasar hukum dan mekanisme kesepakatan yang jelas.
Ia bahkan menyebut adanya keluhan mengenai kasus di klaster lain, ketika fasilitas air diduga ikut dihentikan. Hal tersebut, menurutnya, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait.
Warga berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang terus berulang di kawasan perumahan tersebut.\m
Mereka meminta instansi terkait turun langsung untuk memeriksa dasar kewenangan TMD, mekanisme penarikan IPKL, serta kebijakan pembatasan akses yang diterapkan kepada penghuni.
Menurut Erwin, pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan lingkungan perumahan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat yang telah membeli serta menempati rumah di kawasan tersebut.
Selain persoalan akses masuk dan IPKL, warga juga menyampaikan tuntutan utama kepada pihak pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah daerah.
Warga meminta pengembang segera menyerahkan fasilitas PSU kepada pemerintah daerah sesuai wilayah administrasinya, baik kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun Pemerintah Kota Tangerang.
Mereka menilai penyerahan PSU merupakan kewajiban pengembang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Warga mengeluhkan masih adanya konsumen yang telah membeli rumah, bahkan sebagian telah melunasi pembayaran, tetapi belum memperoleh kepastian proses AJB.
Erwin menyebut sejumlah pembeli di kawasan Cendana Pongs dan Pak Serpong telah menunggu lebih dari tiga tahun, bahkan ada yang mencapai lima tahun, tanpa mendapatkan kepastian penyelesaian dokumen kepemilikan tersebut.
Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen yang telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada pengembang
dan meminta kejelasan dan transparansi pengelolaan kawasan, termasuk penarikan IPKL.
Warga meminta agar seluruh kebijakan pengelolaan lingkungan, termasuk penetapan tarif iuran, kenaikan biaya, denda, serta pembatasan fasilitas, dijelaskan secara terbuka dan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan warga ternyata tidak berhenti pada IPKL dan akses masuk. Sebagian konsumen juga mengeluhkan kenaikan cicilan rumah setelah masa suku bunga tetap atau fixed berakhir dan memasuki masa bunga mengambang (floating).
Erwin mencontohkan, ada warga yang sebelumnya membayar cicilan sekitar Rp4,4 juta per bulan. Setelah masa bunga tetap selama tiga tahun berakhir, cicilan tersebut meningkat menjadi sekitar Rp7,2 juta per bulan.
Kenaikan itu dinilai semakin memberatkan karena masih harus ditambah kewajiban membayar IPKL yang juga mengalami kenaikan setiap tahun.
Akibat beban pembayaran yang terus meningkat, sejumlah warga disebut mengalami kesulitan mempertahankan rumahnya. Bahkan, menurut Erwin, ada konsumen yang akhirnya terpaksa merelakan rumahnya diambil kembali karena tidak sanggup menanggung beban pembayaran.
Persoalan di Cluster Cendana Peak dan Cluster Taman New Britania ini menjadi gambaran pentingnya transparansi pengelolaan kawasan perumahan, terutama ketika kebijakan pengelola menyangkut hak dasar penghuni, perlindungan data pribadi, biaya lingkungan, serta kepastian kepemilikan rumah.
Pengelola kawasan tentu dapat menerapkan sistem keamanan dan tata tertib lingkungan. Namun, kebijakan tersebut harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, proporsional, serta tidak mengabaikan hak-hak penghuni.
Demikian pula dengan penarikan IPKL. Besaran iuran, dasar penetapan tarif, mekanisme kenaikan, dan penggunaan dana harus dapat dijelaskan secara transparan kepada warga.
Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap status penyerahan PSU, sementara pengembang diharapkan memberikan kepastian mengenai penyelesaian AJB bagi konsumen.
Hingga berita terbit persoalan yang disampaikan warga tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak Town Management Department (TMD) karena sulitnya menemui pimpinan pengembang Lippo Group
Bagikan ke aplikasi lainnya

