TEBINGTINGGI | InvestigasiGWI.com — Upacara boleh selesai. Amanat boleh dibacakan. Namun bagi masyarakat, pertanyaan sesungguhnya justru dimulai setelah seremoni berakhir: apakah nilai Pancasila benar-benar hadir ketika rakyat berhadapan dengan pelayanan?
Pertanyaan itu mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar jajaran karyawan dan karyawati PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office (BO) Tebingtinggi, Kamis (1/10/2026).
Upacara berlangsung khidmat di Aula Kantor BRI BO Tebingtinggi, dengan Pemimpin Cabang BRI BO Tebingtinggi Bagus Prabu Danianto bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Tema peringatan tahun ini, “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” seharusnya tidak berhenti sebagai rangkaian kata yang terdengar indah dalam upacara.
Bagi institusi yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat, tema tersebut harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang bermutu, adil, transparan dan berintegritas.
PERTANYAAN PUBLIK: SEBERAPA NYATA PANCASILA DI MEJA PELAYANAN?
Dalam amanat serentak Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, yang dibacakan Bagus Prabu Danianto, ditegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pegangan dalam bekerja dan melayani masyarakat.
“Pancasila adalah pegangan dalam bekerja dan melayani. Semangat persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sejalan dengan tugas kita di BRI untuk memastikan rakyat kecil memiliki kesempatan yang sama untuk maju.”
Pesan itu penting.
Sebab bagi masyarakat, ukuran sebuah institusi bukan hanya seberapa besar aset, jumlah nasabah atau jaringan yang dimiliki.
Ukuran yang paling dekat dengan rakyat adalah bagaimana mereka dilayani.
Apakah informasi diberikan secara terbuka?
Apakah prosedur mudah dipahami?
Apakah petugas responsif?
Apakah keluhan mendapatkan penyelesaian yang jelas?
Dan apakah setiap nasabah memperoleh perlakuan yang profesional tanpa diskriminasi?
Inilah pertanyaan sederhana yang layak dijawab melalui kinerja, bukan sekadar slogan.
Rp1.580 TRILIUN: BESARNYA DANA MASYARAKAT, BESAR PULA AMANAH
Dalam amanat tersebut disebutkan BRI mengelola dana masyarakat mencapai Rp1.580 triliun.
Angka itu menunjukkan skala kepercayaan publik yang sangat besar.
Namun dari perspektif pengawasan publik, angka tersebut sekaligus membawa konsekuensi:
Semakin besar kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula tuntutan terhadap integritas dan mutu pelayanan.
Masyarakat berhak mengetahui bahwa kepercayaan tersebut dijaga melalui tata kelola yang baik, pelayanan yang profesional dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan publik pun wajar:
Bagaimana BRI memastikan standar pelayanan tetap tinggi di seluruh jaringan?
Bagaimana pengaduan nasabah dipantau dan diselesaikan?
Bagaimana memastikan informasi produk dan layanan benar-benar dipahami masyarakat sebelum mereka mengambil keputusan finansial?
Pertanyaan itu bukan tuduhan.
Itulah bentuk kontrol publik terhadap institusi yang mengelola kepercayaan masyarakat.
49,7 JUTA PENGGUNA BRIMO, 1,13 JUTA AGEN BRILINK: JANGAN HANYA LUAS, MUTUNYA JUGA HARUS MERATA
Pengguna BRImo disebut telah mencapai 49,7 juta orang.
Jaringan BRI juga diperkuat lebih dari 1,13 juta Agen BRILink yang tersebar di lebih dari 60 ribu desa.
Jangkauan tersebut menunjukkan betapa dekatnya layanan BRI dengan kehidupan masyarakat.
Tetapi semakin luas jaringan, semakin besar pula tanggung jawab memastikan kualitas pelayanan.
Jangan sampai akses semakin luas sementara mutu pelayanan tidak bergerak secepat ekspansi jaringan.
Masyarakat di pelosok memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi yang benar dan pelayanan yang profesional.
Karena itu, publik patut bertanya:
Apakah standar pelayanan benar-benar seragam?
Bagaimana pengawasan terhadap kualitas layanan di tingkat agen?
Bagaimana mekanisme masyarakat melaporkan pelayanan yang dianggap tidak sesuai?
Seberapa cepat laporan tersebut mendapatkan respons dan penyelesaian?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu merupakan bagian dari transparansi yang dibutuhkan masyarakat.
Rp1.235,4 TRILIUN KREDIT UMKM: APAKAH DAMPAKNYA BENAR-BENAR TERASA?
BRI menyebut telah menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp1.235,4 triliun, atau sekitar 75,1 persen dari total kredit.
Pada semester I 2026, lebih dari 2 juta pelaku usaha disebut memperoleh manfaat KUR.
Selain pembiayaan, BRI juga menjalankan program pemberdayaan melalui lebih dari 43 ribu klaster usaha, 5.700 Desa BRILiaN, Rumah BUMN serta pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia.
Angka tersebut patut dicermati bukan hanya dari sisi jumlah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah dampaknya.
Apakah usaha kecil benar-benar berkembang?
Apakah pelaku UMKM memperoleh pendampingan yang cukup?
Apakah akses pembiayaan semakin mudah bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan?
Apakah masyarakat memahami secara jelas hak, kewajiban, biaya dan risiko dari produk pembiayaan yang digunakan?
Publik berhak mendapatkan jawaban karena pembiayaan UMKM bukan sekadar urusan angka korporasi.
Di dalamnya terdapat kehidupan pedagang, petani, pelaku usaha kecil dan keluarga yang menggantungkan masa depan ekonominya.
INTEGRITAS JANGAN HANYA MENJADI KATA DALAM AMANAT
Dalam amanat Hari Kesaktian Pancasila tersebut, insan BRILiaN juga diingatkan terhadap ancaman judi online, pinjaman ilegal dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
Tantangan tersebut menunjukkan bahwa integritas menjadi semakin penting di tengah digitalisasi.
Pelayanan digital memang harus cepat.
Tetapi masyarakat juga membutuhkan keamanan, kejelasan informasi dan respons ketika menghadapi persoalan.
Teknologi boleh menggantikan sebagian proses.
Namun tanggung jawab tidak boleh ikut menghilang.
Cepat bukan berarti cukup. Digital bukan berarti transparan dengan sendirinya.
Mutu pelayanan tetap membutuhkan pengawasan, evaluasi dan keberanian memperbaiki kekurangan.
131 TAHUN BRI: SEMAKIN BESAR, SEMAKIN BESAR PULA TUNTUTAN PUBLIK
BRI berdiri sejak 1895 di Purwokerto, dengan sejarah panjang dalam membangun ekonomi rakyat.
Kini, lebih dari satu abad kemudian, BRI telah menjadi institusi dengan jaringan dan skala pelayanan yang sangat luas.
Justru karena itulah ekspektasi masyarakat semakin tinggi.
Publik tidak hanya ingin melihat pertumbuhan angka.
Publik ingin melihat kualitas pelayanan yang ikut tumbuh.
Tidak hanya jaringan yang bertambah.
Tetapi kualitas pengawasan juga harus bertambah.
Tidak hanya transaksi yang semakin cepat.
Tetapi penyelesaian pengaduan juga harus semakin responsif.
Tidak hanya layanan semakin digital.
Tetapi transparansi dan perlindungan kepercayaan masyarakat juga harus semakin kuat.
PANCASILA HARUS TERLIHAT DALAM BUKTI, BUKAN HANYA SEREMONI
Menutup amanatnya, Bagus Prabu Danianto mengajak jajaran BRI menjadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum pembuktian.
“Mari kita jadikan peringatan hari ini sebagai momentum untuk membuktikan bahwa Pancasila adalah nilai yang hidup dalam setiap tindakan dan pelayanan kita sehari-hari,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut seharusnya menjadi komitmen yang dapat dirasakan masyarakat.
Pelayanan harus ditingkatkan.
Integritas harus dijaga.
Informasi harus transparan.
Pengaduan harus ditangani.
Standar pelayanan harus dievaluasi.
Dan setiap kritik masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan.
Sebab pengawasan publik bukan ancaman bagi institusi yang bekerja dengan benar. Pengawasan justru menjadi mekanisme agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Pada akhirnya, Pancasila tidak diuji saat teksnya dibacakan.
Pancasila diuji ketika rakyat datang membutuhkan pelayanan.
Di situlah pertanyaan publik harus dijawab—bukan dengan slogan, melainkan dengan pelayanan yang semakin baik, integritas yang semakin kuat dan transparansi yang dapat dirasakan.
Redaksi: InvestigasiGWI.com
Editor: Zulkarnain Idrus
