BANGKALAN |investigasigwi.com — Sejumlah masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menyoroti kualitas sejumlah proyek pembangunan infrastruktur jalan yang viral di media, karena mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat setelah pekerjaan selesai.
Keluhan tersebut muncul setelah warga menemukan adanya sejumlah ruas jalan yang mulai mengalami pengelupasan pada permukaan aspal. Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta efektivitas pengawasan terhadap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bangkalan dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dokumen kontrak, serta ketentuan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi yang berlaku.
Warga juga meminta agar ruas jalan yang mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat mendapatkan pemeriksaan teknis dari instansi terkait. Namun, dugaan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan RAB maupun spesifikasi teknis dinilai tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan fisik, dokumen kontrak, serta hasil pengujian teknis oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Selain itu, masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap proyek infrastruktur jalan.
Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup kondisi fisik jalan, volume pekerjaan, material yang digunakan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan dokumen kontrak.
“Ini uang negara dan bersumber dari masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apakah pekerjaan yang dibiayai dengan anggaran pemerintah benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang,” ujar salah satu warga "yang namanya enggan disebut".
Masyarakat juga meminta adanya keterbukaan informasi mengenai nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, panjang dan lebar ruas jalan yang dikerjakan, spesifikasi teknis, masa pemeliharaan, serta hasil pengawasan terhadap masing-masing proyek.
Menurut warga, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan dokumen kontrak atau spesifikasi teknis, persoalan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika diperlukan, lembaga pemeriksa maupun aparat pengawasan yang memiliki kewenangan dapat melakukan pemeriksaan atau audit.
Sorotan tersebut mencakup sejumlah proyek infrastruktur jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Bangkalan. Masyarakat meminta pemerintah daerah dan pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini ditulis pada 23 September 2026, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dinas teknis terkait mengenai ruas jalan yang menjadi keluhan masyarakat, nilai anggaran masing-masing proyek, pelaksana pekerjaan, serta hasil pemeriksaan terhadap kondisi jalan tersebut.
LSM GARABS tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dinas teknis terkait, maupun pihak pelaksana pekerjaan untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut, agar masyarakat tidak berprasangka yang aneh-aneh. Imbuh ketua LSM GARABS.
"GARABS"
