InvestigasiGWI.com | Medan — DPD KNPI Sumatera Utara menuntut kepala daerah di Sumut—Bupati, Walikota, hingga Gubernur—segera mengajukan Darurat Bencana Nasional. Desakan ini muncul karena bencana di berbagai wilayah sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah, sementara ribuan warga tetap menderita akibat lambannya penanganan dan distribusi bantuan.
Ketua DPD KNPI Sumut, Aldi Syahputra Siregar, mengecam lambatnya respons pemerintah daerah.
“Kalau kapasitas daerah sudah mentok, menunggu korban bertambah sebelum minta bantuan pusat adalah tindakan keliru dan berisiko fatal. Pengajuan status nasional bukan pilihan, tapi kewajiban!” tegasnya.
Gambaran Nyata Bencana di Sumut
Medan — Marelan & Belawan Terendam, Bantuan Tertunda
Sejumlah kawasan padat penduduk masih tergenang banjir. Warga melaporkan bantuan minim dan distribusi logistik lamban, sementara akses ke daerah sulit semakin memperparah penderitaan.
Langkat — Banjir Lebih dari 5 Hari, Warga Terisolasi
Desa-desa terendam, air bersih dan makanan mulai habis, namun pemerintah daerah belum mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Tapanuli Selatan & Tapanuli Tengah — Banyak Desa Belum Tersentuh Bantuan
Banjir dan longsor memperparah kondisi. Warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan bantuan dasar, sementara aparat belum turun dengan serius.
Deli Serdang — Ribuan Warga Mengungsi, Bantuan Masih Tertunda
Di Percut Sei Tuan, Namorambe, dan Lubuk Pakam, ribuan warga terpaksa mengungsi, menunggu bantuan makanan, selimut, dan layanan kesehatan yang masih minim dan terlambat.
Serdang Bedagai — Infrastruktur Hancur, Transportasi Lumpuh
Banjir merusak jalan, menutup jalur antar desa, dan menghancurkan lahan pertanian, memperparah dampak bencana yang seharusnya bisa dicegah dengan respons cepat.
Lima Alasan Mendesak Darurat Bencana Nasional
- Kapasitas kabupaten/kota terlampaui, logistik dan operasional tidak memadai.
- Mobilisasi bantuan pusat lebih cepat, BNPB, TNI–Polri, Basarnas, dan kementerian terkait bisa langsung turun.
- Evakuasi dan alat berat prioritas, tanpa hambatan birokrasi.
- Beban biaya tidak sepenuhnya ditanggung APBD, mempercepat penanganan.
- Penanganan terpadu lintas wilayah, terutama di daerah terdampak berkelanjutan.
KNPI: “Ini Bukan Kegagalan, Tapi Keberanian Kepala Daerah”
Aldi menekankan, pengajuan status nasional bukan aib pemda, tapi langkah berani menyelamatkan rakyat.
“Kalau aparat menunggu, korban akan terus bertambah. Ini soal keselamatan rakyat, bukan gengsi politik,” kata Aldi.
KNPI Siap Turun ke Lapangan
DPD KNPI Sumut menyatakan kesiapan:
- Mengirim relawan ke wilayah terdampak.
- Membantu dapur umum dan distribusi logistik.
- Menguatkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Saatnya bergerak cepat dan tegas. Jangan tunggu korban bertambah baru bertindak,” tutup Aldi.
InvestigasiGWI.com
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zulkarnain Idrus
.jpeg)
