DP Lahan Musa Lauri Belum Cair, Janji Pemda Halsel Jadi Sorotan Publik

Klik untuk tambah keterangan

HALMAHERA SELATAN – Kisah perjuangan seorang warga kecil bernama Musa Lauri kini menjadi perhatian luas di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Lahan miliknya di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, yang masuk dalam rencana perpanjangan landasan pacu Bandara Usman Sadik, hingga kini belum dibayar uang muka (DP) ganti rugi oleh pemerintah daerah, meski janji itu telah disampaikan langsung oleh Bupati Halsel, Basam Kasuba.

DP tersebut sejatinya bukan sekadar pembayaran awal, melainkan wujud itikad baik pemerintah untuk memberikan kepastian kepada pemilik lahan. Apalagi kondisi keluarga Musa Lauri saat ini sangat mendesak: istrinya sedang sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan. Dana DP menjadi harapan besar yang bisa meringankan beban keluarga.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Janji itu tak kunjung ditepati. Hingga berita ini diturunkan, pembayaran belum juga dilakukan, meski Bupati telah menginstruksikan langsung kepada Dinas Keuangan dan Bidang Aset untuk segera mencairkan.

Instruksi Bupati Terabaikan
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Bupati Basam Kasuba memerintahkan Kepala Dinas Keuangan, Muhammad Nur, dan Kabid Aset, Nasir, agar DP segera dicairkan meskipun anggaran pembebasan lahan secara keseluruhan belum tersedia penuh. Alasannya sederhana: pemerintah harus menunjukkan niat baik sekaligus empati terhadap pemilik lahan yang sedang menghadapi kondisi sulit.

Namun ironis, instruksi itu justru tidak dijalankan. Pejabat terkait terkesan abai, seolah meremehkan perintah orang nomor satu di Halsel. Publik pun mempertanyakan, apakah perintah Bupati sudah tidak lagi memiliki wibawa di mata bawahannya?

Dalih Menunggu Perubahan APBD
Baik Muhammad Nur maupun Nasir berdalih pencairan dana masih menunggu pengesahan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, faktanya, paripurna perubahan APBD telah lama disahkan DPRD. Artinya, alasan itu tidak lagi relevan.

Kenyataan ini menimbulkan dugaan publik bahwa ada faktor lain di balik lambannya pencairan. Ada yang menilai ini bentuk kelalaian birokrasi, ada pula yang mencurigai adanya tarik-menarik kepentingan di internal Pemda Halsel.

Masyarakat menilai lambannya pencairan DP ini sebagai bentuk pelecehan terhadap hak rakyat. Beberapa tokoh lokal menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya memikirkan administrasi semata, tetapi juga aspek kemanusiaan.

“Kalau janji sudah diucapkan dan ada instruksi Bupati, seharusnya ditindaklanjuti segera. Ini bukan soal angka, tapi soal rasa empati. Jangan sampai rakyat kecil jadi korban tarik-ulur birokrasi,” tegas salah satu tokoh masyarakat Bacan.

Aktivis pemuda di Halmahera Selatan bahkan menyebut kasus ini sebagai gambaran buruk tata kelola pemerintahan. Menurut mereka, jika perintah Bupati saja tidak digubris, maka bisa dipastikan rakyat semakin sulit mendapatkan perlindungan hak-haknya

Sorotan Terhadap Kredibilitas Pemda
Persoalan lahan Musa Lauri tidak bisa dipandang sepele. Proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Usman Sadik adalah program strategis yang digadang-gadang menjadi simbol pembangunan Halsel. Namun, justru di balik proyek besar itu, hak seorang rakyat kecil diabaikan.

Situasi ini tidak hanya menyakiti Musa Lauri dan keluarganya, tetapi juga mencoreng kredibilitas Pemda Halsel. Masyarakat mulai bertanya-tanya: jika satu kasus DP saja tak mampu dituntaskan, bagaimana dengan proyek-proyek besar lain yang membutuhkan koordinasi lebih kompleks?

DPRD Diminta Ambil Sikap
Melihat berlarut-larutnya masalah ini, sejumlah masyarakat mendesak DPRD Halmahera Selatan untuk segera memanggil Kadis Keuangan dan Kabid Aset. Sebagai lembaga pengawas, DPRD dinilai tidak boleh diam menghadapi sikap abai pejabat terhadap perintah Bupati sekaligus terhadap hak rakyat.

“Ini bukan hanya soal keluarga Musa Lauri, tapi soal marwah pemerintahan. DPRD harus turun tangan agar rakyat tidak merasa ditinggalkan,” ujar warga Marabose.

Misteri yang Belum Terjawab
Hingga kini, janji DP tersebut masih menggantung. Musa Lauri dan keluarganya hanya bisa menunggu dengan penuh harap, sementara kebutuhan hidup dan biaya pengobatan terus menekan.

Ketidakjelasan ini telah melahirkan opini negatif terhadap Pemkab Halsel. Publik menilai, pemerintah lebih sibuk dengan urusan formalitas birokrasi daripada memenuhi tanggung jawab moral dan hukum terhadap rakyatnya.

Apakah janji itu akan ditepati, atau justru akan menjadi catatan kelam dalam perjalanan pemerintahan Basam Kasuba? Waktu yang akan menjawab, namun kepercayaan masyarakat sudah mulai terkikis.

(Tim/Redaksi)