Jakarta – InvestigasiGWI.com | Polri meraih predikat lembaga penegak hukum paling dipercaya publik dalam survei nasional Rumah Politik Indonesia. Hasil ini mengejutkan sekaligus memunculkan tanda tanya besar: apakah capaian ini murni buah kerja nyata di lapangan, atau sekadar hasil gebrakan sesaat yang bisa luntur saat sorotan publik melemah?
Survei yang digelar 22–26 Agustus 2025 di 34 provinsi menempatkan Polri di posisi puncak dengan 20,11 persen, menyalip KPK (20,9 persen) dan Kejaksaan Agung (20,5 persen). Tipis, tapi signifikan—cukup untuk membalik persepsi lama bahwa kepolisian adalah lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyebut capaian ini sebagai sinyal perbaikan. “Polisi Presisi mulai mendapat tempat. Tapi pekerjaan rumah Polri masih panjang,” tegasnya.
Di sektor kejahatan siber, Polri kembali terdepan dengan 22,32 persen, unggul tipis atas Kejagung dan KPK yang sama-sama 22,29 persen. Begitu juga dalam pemberantasan korupsi: Polri 21,20 persen, hanya berjarak sepersekian dari KPK (21,23 persen) dan Kejagung (21,17 persen). Persaingan ketat ini menunjukkan publik menilai lembaga hukum bukan dari jargon, melainkan dari aksi konkret.
Namun, di balik capaian positif ini, publik belum lupa dengan sederet skandal besar: mulai dari kasus Sambo, praktik “jual beli perkara”, hingga isu lemahnya pengawasan internal. Survei boleh menampilkan grafik memanjakan mata, tapi realitas di lapangan tetap jadi barometer utama.
InvestigasiGWI menilai, Polri kini berada di persimpangan: apakah memilih menjaga momentum dengan reformasi nyata, atau kembali tergelincir dalam pola lama yang penuh kompromi dan konflik kepentingan?
Kepercayaan publik ibarat kaca: sekali retak, sulit diperbaiki. Tantangan Polri ke depan bukan sekadar mempertahankan angka survei, tetapi membuktikan bahwa kepercayaan rakyat bukan ilusi statistik—melainkan kenyataan sehari-hari.
InvestigasiGWI.com
.jpeg)
