Bandung – InvestigasiGWI.com | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) kembali menggulirkan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih. Jumat (15/8/2025), program ini digelar di Halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, dengan simbolis penyerahan bendera oleh Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Prosesi tersebut turut disaksikan Pasukan Paskibraka Jabar dan jajaran pejabat Ditjen Polpum. Ribuan bendera pun disalurkan kepada masyarakat, termasuk pengguna jalan yang melintas di depan Gedung Sate. Warga tampak antusias, namun di balik itu terselip pertanyaan: Apakah gerakan ini sekadar ritual seremonial, atau ada pesan politik yang ingin ditegaskan pemerintah pusat?
Bahtiar dalam sambutannya menegaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kemensetneg dan Kemendagri. Tujuannya adalah menguatkan nasionalisme dan memastikan Merah Putih berkibar di seluruh penjuru negeri.
“Atas nama Kemendagri, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Jabar yang telah membagi bendera kepada warganya,” ucap Bahtiar.
Namun, catatan investigatif menunjukkan, gerakan ini bukan pertama kalinya digelar. Beberapa kalangan menilai pembagian bendera secara besar-besaran ini bisa menjadi simbol mobilisasi massa yang sarat kepentingan politis. Terlebih, momentum HUT ke-80 RI bertepatan dengan periode awal pemerintahan baru Presiden Prabowo, yang dinilai sedang menguatkan legitimasi politik di daerah.
Meski begitu, di lapangan, masyarakat menyambut positif gerakan ini. Bendera Merah Putih tetap menjadi simbol pemersatu bangsa, sekaligus pengingat sejarah perjuangan. Pertanyaannya, apakah simbol ini akan benar-benar bermakna sebagai energi kebangsaan, atau hanya berhenti di seremoni tahunan belaka?
Acara ini turut dihadiri pejabat Ditjen Polpum: Aang Witarsa Rofik, Budi Arwan, Agus Toyib, serta unsur Pemprov Jabar.
Redaksi | InvestigasiGWI.com
.jpeg)
