Bandar Lampung – InvestigasiGWI.com | Penyuluhan yang digelar DPP KAMPUD, Minggu (24/8/2025), membuka borok lama yang selama ini coba ditutupi: pelayanan publik di negeri ini masih jauh dari kata beres. Dua pejabat kunci yang hadir—Kasidatun Kejari Bandar Lampung, Bambang Irawan, dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf—secara terbuka mengakui betapa seriusnya masalah birokrasi yang kerap merugikan rakyat.
Bambang Irawan memang memamerkan program inovatif Kejari: Smart Datun, Jaksa Sahabat Nadzir, Jaka Jamsos, Jaksa Sahabat Anak, hingga Jaksa Sahabat UMKM. Namun di balik deretan program tersebut, ia sendiri mengingatkan, “Program sehebat apapun tak ada gunanya bila birokrasi masih semrawut dan masyarakat pasif.” Sebuah pengakuan jujur yang menyiratkan bahwa sistem masih jauh dari ideal.
Lebih pedas lagi pernyataan Nur Rakhman Yusuf. Ia menyebut pelayanan publik seringkali menjadi “jebakan” bagi masyarakat yang justru dipersulit oleh birokrasi. “Rakyat dari lahir sampai mati bergantung pada pelayanan publik. Tapi kenyataannya, banyak yang lamban, diskriminatif, bahkan menjerat masyarakat kecil. Ombudsman hanya bisa turun tangan setelah rakyat berani bersuara,” ujarnya tegas.
Dan suara rakyat benar-benar meledak di forum itu. Seorang warga Campang Jaya, Dahlia, menyingkap kasus tanah pemakaman umum yang empat tahun mandek. Hendi mengeluhkan distribusi bantuan masjid yang timpang dan penuh ketidakadilan. Nur, warga lainnya, mengaku sulit mengakses pinjaman KUR UMKM di bank. Semua keluhan itu menampar realitas—bahwa jargon “Indonesia Emas 2045” masih jauh panggang dari api.
Ironinya, penyuluhan ditutup dengan piagam penghargaan dan sesi foto bersama. Namun bagi masyarakat yang hadir, penghargaan bukan solusi. Fakta di lapangan tetap berbicara: pelayanan publik masih penuh luka, ketimpangan, dan ketidakadilan.
Pertanyaannya kini, apakah pemerintah berani melakukan pembenahan serius, ataukah semua janji manis hanya berhenti di forum-forum penyuluhan?
Redaksi: InvestigasiGWI.com
.jpeg)
