Jakarta, InvestigasiGWI.com – Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara bersama simpatisan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/7/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan atas lambannya proses hukum dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti.
Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan oleh Ade Rinaldi Tanjung ke Bareskrim Polri. Namun, menurutnya, hingga kini belum ada langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
> “Kami turun ke jalan karena keadilan terasa mati suri. Jika dokumen pendidikan pejabat bisa dipalsukan tanpa proses hukum yang jelas, maka hancurlah etika birokrasi kita. Ini bukan kesalahan sepele, tapi kejahatan yang harus dihukum,” tegas Ade Rinaldi, Koordinator Lapangan dalam aksi tersebut.
Dalam dokumen yang digunakan Tiorita, ditemukan berbagai kejanggalan, antara lain: perbedaan nama antara ijazah dan KTP, tinta ijazah yang tampak baru meskipun dokumen diklaim lama, serta perbedaan ejaan tulisan tangan yang menimbulkan dugaan kuat terjadinya pemalsuan.
Ade juga menuding adanya tekanan dan pembiaran oleh aparat penegak hukum di Sumatera Utara, yang dinilai turut menghambat jalannya proses penyidikan. Sekitar 100 hingga 200 peserta aksi hadir dengan titik kumpul di kawasan Blok M, Bulungan, dan kemudian bergerak menuju Mabes Polri dengan membawa spanduk, bendera, mobil komando, dan pengeras suara.
Dalam aksinya, massa menyampaikan lima poin tuntutan utama, yakni:
1. Mendesak Mabes Polri menangkap dan menahan Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti;
2. Mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan pemalsuan ijazah;
3. Membuka hasil penyidikan kepada publik secara transparan;
4. Membentuk tim investigasi bersama Kementerian Pendidikan untuk memverifikasi keabsahan ijazah seluruh pejabat di Kabupaten Langkat;
5. Mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera mencopot jabatan Tiorita Br Surbakti apabila terbukti bersalah.
Pangeran, koordinator lapangan lainnya, menyuarakan kekecewaan atas ketimpangan penegakan hukum.
> “Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bila tidak ada progres, kami akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ini aksi damai, dan kami ingin Polri mengawal secara profesional,” ujar Pangeran.
Aksi berlangsung dengan tertib dan damai. Mahasiswa dan masyarakat berharap kasus ini menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan praktik pemalsuan dokumen lain yang melibatkan pejabat publik.
(Tim Redaksi | InvestigasiGWI.com)
.jpeg)
