Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya sekolah, seperti SPP atau uang gedung, yang dibebankan kepada siswa. "Semua sudah ditanggung pemerintah. Satu-satunya biaya yang masih menjadi tanggungan orang tua hanyalah seragam sekolah," jelasnya.
Pemprov Banten, akan menyalurkan dana pendidikan langsung ke rekening siswa, yang kemudian secara otomatis dipotong dan diteruskan ke rekening sekolah masing-masing. Untuk wilayah Tangerang Raya, siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp 250 ribu per bulan, sedangkan untuk wilayah lainnya di Banten, bantuan diberikan sebesar Rp 150 ribu per bulan. Dana ini juga sudah mencakup buku LKS.
Menariknya, program ini resmi diluncurkan tepat pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025, sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan.
Bagi warga Banten, terutama bagi mereka yang tidak diterima di sekolah negeri, agar tetap bisa melanjutkan pendidikan secara layak di sekolah swasta," ujar Andra.
Menurut data Dinas Pendidikan, hingga kini sudah ada 811 sekolah swasta yang siap menjalankan program ini, terdiri dari:
235 SMA swasta, 520 SMK swasta, 56 SLB (SKh) swasta. Namun, Madrasah Aliyah (MA) swasta belum masuk dalam program ini untuk tahun ini.
Dengan langkah ini, Pemprov Banten berharap tidak ada lagi siswa yang putus sekolah hanya karena alasan biaya. Pendidikan kini semakin inklusif, dan kesempatan meraih masa depan yang cerah terbuka lebih luas bagi generasi muda Banten.
( Red )
.jpeg)
.jpeg)
